comscore

2 Eks Dirut PT Adhi Persada Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pembelian Tanah

Siti Yona Hukmana - 28 Juni 2022 08:51 WIB
2 Eks Dirut PT Adhi Persada Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pembelian Tanah
Kejaksaan Agung. Foto: MI
Jakarta: Sebanyak dua mantan Direktur Utama (Dirut) PT Adhi Persada Realti (APR) diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembelian bidang tanah yang dilakukan PT APR pada 2012-2013. Keduanya ialah FF dan SU.

"FF selaku Direktur Utama PT Adhi Persada Realti Tahun 2012, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Adhi Persada Realti yang melakukan perjanjian dengan PT Cahaya Inti Cemerlang terkait pembelian (tanah) tersebut," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Selasa, 28 Juni 2022.
Sedangkan, SU selaku Direktur PT APR Tahun 2010. Ketut mengatakan SU pernah menjabat sebagai Direktur Operasi PT APR periode 2012-2013 yang melakukan perjanjian dengan PT Cahaya Inti Cemerlang terkait pembelian lahan tersebut.

"Kedua saksi diperiksa mengenai pembelian lahan seluas 20 hektare yang terletak di wilayah Kelurahan Limo dan Cinere," ujar Ketut.

Keduanya diperiksa pada Senin, 27 Juni 2022. Ketut tak membeberkan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan saksi disebut untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan.

Kasus berawal saat anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk membeli tanah seluas 20 hektare di Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, dan Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, dari PT Cahaya Inti Cemerlang pada 2012. Pembelian tanah tersebut untuk membangun perumahan atau apartemen.

Tanah yang dibeli PT APR itu ternyata tidak memiliki akses ke jalan umum dan harus melewati tanah milik PT Megapolitan. Bahkan, berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, masih ada bagian tanah yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PT Megapolitan yaitu SHM nomor 46 dan 47 atas nama Sujono Barak Rimba.

Dalam perjalanannya, PT APR telah menyetorkan uang pembelian lahan yang masih belum jelas sertifikatnya kepada PT Cahaya Inti Cemerlang. Pembayaran itu dilakukan melalui rekening notaris dan diteruskan ke rekening pribadi Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Cahaya Inti Cemerlang dan dana operasional.

PT APR mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5316 atas nama PT APR seluas 1,2 hektare setelah melakukan pembayaran untuk seluruh lahan yang dibeli. Sementara itu, sisanya 18,8 hektare masih dalam penguasaan orang lain.

"Ini namanya bermasalah ini," kata Ketut di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Juni 2022.
 

Baca: Kejagung Sidik Korupsi Penyerobotan Lahan oleh PT Duta Palma


Ketut menilai sebagai anak usaha perusahaan pelat merah, PT APR tidak perlu membayar seluruh uang yang disepakati sebelum sertifikatnya jelas. Sebab, PT APR memiliki standar operasional prosedur (SOP) pertanggungjawaban dalam setiap pengadaan.

"Ada perjanjian, ada sertifikat hak milik jelas kepemilikannya, nah kalau dia tahu tidak jelas, kenapa dibayar? Kan itu permasalahannya," ujar Ketut.

Kejagung masih menyidik kasus tersebut. Belum ada penetapan tersangka. Kerugian negara juga masih dihitung. Namun, diduga mencapai puluhan miliar rupiah.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id