comscore

KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri

Candra Yuri Nuralam - 27 Oktober 2021 15:32 WIB
KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri
Ilustrasi Medcom.id.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid bepergian ke luar negeri. Pencegahan itu berkaitan dengan proses penyidikan dugaan suap pengadaan barang dan jasa di HSU pada 2021 sampai 2022.

"Tindakan pencegahan ke luar negeri ini diperlukan, agar saat dilakukan pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik khususnya ketika dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, yang bersangkutan tetap berada di Indonesia dan kooperatif memenuhi panggilan dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 27 Oktober 2021.
Surat pencegahan itu dikirimkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) pada 7 Oktober 2021. Abdul tidak akan bisa ke luar negeri sampai enam bulan ke depan.

Keberadaan Abdul di Tanah Air dinilai penting untuk membuat terang kasus tersebut. Abdul diharap tidak mencari celah untuk pergi ke luar negeri setelah dicegah KPK.

"Dalam rangka mempercepat proses penyidikan," ujar Ali.

Baca: KPK Periksa Ajudan Bupati Banjarnegara

Sebanyak tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka, yakni pelaksana tugas (Plt) Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki, dan dua pihak swasta Marhaini, serta Fachriadi.

Mahriadi dan Fachriadi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP.

Sementara itu, Maliki disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 64 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id