Komnas HAM Ngotot Panggil Pimpinan KPK Pekan Depan

    Candra Yuri Nuralam - 09 Juni 2021 15:19 WIB
    Komnas HAM Ngotot Panggil Pimpinan KPK Pekan Depan
    Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI



    Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ngotot memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan komisioner Lembaga Antikorupsi ini diagendakan pada Selasa, 15 Juni 2021.

    "Kami hari ini melayangkan surat panggilan kedua pada pimpinan dan sekretaris jenderal KPK untuk mendapat keterangan," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Juni 2021.

     



    Anam mengatakan keterangan pimpinan KPK dibutuhkan agar aduan dugaan kejanggalan penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) berimbang. Komnas HAM butuh klarifikasi dari KPK karena yang melapor pegawainya.

    "Kalau ada pelanggarannya apa, itu nanti ketika semua sudah diperiksa. Kita baca dokumen, panggil ahli, baru ketemu. Kalau sekarang belum bisa dijawab," ujar Anam.

    Anam mengeklaim pihaknya bisa mengusut dugaan kejanggalan TWK. Menurutnya, hal itu masih masuk dalam ranah kerja Komnas HAM.

    "Kita enggak boleh meyangkakan siapa pun apakah dia pelanggar HAM, koruptor, enggak boleh, harus ada prosedurnya. Komnas HAM sedang melaksanakan prosedur itu," kata Anam.

    Baca: Firli Cs Diminta Abaikan Pemanggilan Komnas HAM Terkait Hasil TWK

    Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menilai sikap pimpinan KPK yang mengirimkan surat pertanyaan pemanggilan ke Komnas HAM wajar. Tjahjo sendiri bingung dengan alasan Komnas HAM memanggil pimpinan KPK untuk diperiksa dalam dugaan kejanggalan TWK.

    "Pimpinan KPK wajar kalau mengirim surat mempertanyakan urgensi pemanggilan dan permasalahan latar belakang yang berkaitan dengan pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN)," kata Tjahjo melalui keterangan video, Senin, 8 Juni 2021.

    Tjahjo menilai seluruh proses alih status yang dilakukan KPK tidak melanggar aturan. Komisi Antirasuah dinilai bertindak sesuai dengan Perkom KPK dalam menindaklanjuti nasib pegawai pada proses alih status itu.

    Tjahjo sendiri mengaku bingung dengan alasan Komnas HAM yang mengusut dugaan keganjilan TWK. Menurut Tjahjo, proses TWK dan alih status pegawai KPK bukan ranah Komnas HAM.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id