KPK Bantu Pemulihan Aset Milik Ditjen Perkeretaapian

    Candra Yuri Nuralam - 20 Juni 2021 08:25 WIB
    KPK Bantu Pemulihan Aset Milik Ditjen Perkeretaapian
    KA Lokal Walahar dan Jatiluhur kembali beroperasi. Medcom.id/Christian



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi pemulihan aset Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Beberapa aset milik Ditjen Perkeretaapian Kemenhub tercatat milik PT KAI.

    "Sejak 2016 perselisihan pencatatan ganda ini coba kami telusuri hingga hari ini masih dalam proses penyelesaian," kata Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya melalui keterangan tertulis, Sabtu, 19 Juni 2021.

     



    Lembaga Antikorupsi tidak mau masalah kepemilikan aset itu berlarut. KPK ingin Ditjen Perkeretaapian Kemenhub bisa memanfaatkan seluruh asetnya dengan maksimal.

    "Semoga ada titik terang karena semakin lama tidak diselesaikan, negara tidak memanfaatkan aset secara maksimal, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tidak masuk, belum lagi potensi aset hilang," ujar Budi.

    Total aset yang direbutkan ini seluas 57,3 juta meter persegi. Aset itu merupakan ruang milik jalur kereta api. Masalah itu membuat penerimaan negara dari ruang milik jalur kereta api tidak optimal.

    "Pihak ketiga yang menyewa tanah di lahan rumija (ruang milik jalur) menunda dan atau tidak membayar uang sewa baik kepada PT KAI, maupun membayar PNBP kepada Kementerian Perhubungan," ucap Budi.

    Tercatat penyewa tidak mau membayar sejak Oktober 2017 karena bingung harus menyerahkan uang ke PT KAI atau Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Setidaknya uang sewa yang belum dibayar mencapai Rp604 miliar.

    Budi mengatakan PT KAI dan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub memperebutkan aset karena perbedaan penafsiran terhadap peraturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah (PP) No 56 Tahun 2009. Ditjen Perkeretaapian Kemenhub mengeklaim beleid itu memengaruhi kepemilikan aset sebagai barang milik negara.

    "Menurut penafsiran PT KAI, hanya menyangkut teknis operasional penyelenggaraan perkeretaapian, tidak menyangkut pada kepemilikan aset," kata Budi.

    Baca: Pemerintah Matangkan Proses Serah Terima TMII

    Konflik itu akhirnya ditengahi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api sebagai dasar penentuan kepemilikan aset milik pemerintah di bidang perkeretaapian. Aturan itu menyebut pemanfaatan ruang milik jalur merupakan milik pemerintah.

    "PP lebih tinggi dibandingkan dengan keputusan, surat Menteri ataupun kepala lembaga. PP Nomor 57 Tahun 1990 yang isinya terkait dengan aset pemerintah itu menegaskan bahwa khususnya untuk tanah di daerah milik dan daerah manfaat jalan (rumija dan rumaja), merupakan aset Pemerintah (BMN) yakni Kementerian Perhubungan," ucap Budi.

    Sekretaris Menteri BUMN Susyanto berterima kasih atas bantuan KPK. Pihaknya segera melaksanakan hal tersebut.

    "Persoalan kita kan bukan sedang berselisih dengan pihak lain, dua-duanya ultimate stakeholder, karena bicara aset negara, harusnya lebih mudah penyelesaiannya," ujar Susyanto.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id