Moeldoko Laporkan ICW Soal Tudingan Renten Ivermectin dan Ekspor Beras

    Siti Yona Hukmana - 10 September 2021 17:44 WIB
    Moeldoko Laporkan ICW Soal Tudingan Renten Ivermectin dan Ekspor Beras
    Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Bareskrim Polri. Foto:Medcom/Yona



    Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha dan Miftah, ke Bareskrim Polri. Mereka dilaporkan buntut dua pernyataan yang dinilai mencemarkan nama baik

    "Pertama, pernyataan saudara Egi dan Miftah yang menyebut Pak Moeldoko melakukan suatu perburuan rente, artinya mencari untung dengan cara yang tidak sah melawan hukum sehubungan dengan adanya peredaran Ivermectin," kata kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan di Bareskrim Polri, Jumat, 10 September 2021. 

     



    Otto menegaskan tudingan itu tidak benar. Menurutnya, Moeldoko menanggapi tudingan itu dengan arif dan bijaksana. Moeldoko tidak langsung melaporkan Egi dan Miftah, melainkan melayangkan somasi terlebih dahulu. 

    "Somasi ini artinya sarana secara hukum perdata untuk dapat menyelesaikan baik-baik di luar pengadilan, maupun di luar laporan polisi. Tetapi, setelah tiga kali dilakukan (somasi) mereka tidak mencabut keterangannya itu dan tidak mau minta maaf," ungkap Otto.

    Walaupun permintaan maaf itu tidak menghapuskan perbuatan pidana. Namun, Otto tidak memungkiri Moeldoko akan mencabut laporan apabila ICW minta maaf. 

    Pernyataan kedua yang dilaporkan Moeldoko ialah tudingan melakukan kerja sama dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa untuk melakukan ekspor beras. Otto menegaskan tudingan itu tidak benar.

    Baca: Moeldoko Laporkan ICW ke Bareskrim Polri

    "Tuduhan ini kan sangat luar biasa, karena itu sangat mencemarkan nama baik Pak Moeldoko dan seluruh keluarganya, tentunya anak-anaknya. Atas itu lah laporan kami dilakukan," ucap Otto.

    ICW telah melayangkan surat permintaan maaf kepada Moeldoko terkait tudingan ekspor beras. Namun, Otto mengatakan permintaan maaf itu tidak utuh. Menurut dia, untuk mencabut pernyataan permintaan maaf harus dilakukan secara sungguh-sungguh tidak hanya melalui surat.

    "Enggak boleh dong setengah-setengah mencabut, minta maaf. Nanti bisa-bisa Pak Moeldoko juga setengah pula memberikan maafnya. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan suatu persoalan secara baik maka harus tuntas," tutur Otto. 

    Laporan Moeldoko diterima dengan Nomor : LP/B/0541/IX/2021/SPKT/Bareskrim Polri, tanggal 10 September 2021. Egi dan Miftah dipersangkakan Pasal 45 ayat (3) jo 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP. 

    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id