Suap Anggota DPRD Kalteng Pakai Kode Alquran

    Nur Azizah - 11 Januari 2019 16:54 WIB
    Suap Anggota DPRD Kalteng Pakai Kode Alquran
    Sidang terdakwa Edy Saputra Suradja - Medcom.id/Nur Azizah.
    Jakarta: Suap buat anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) diketahui menggunakan kode. Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) Edy Saputra Suradja menggunakan kata 'Alquran' saat mengirim uang.   

    Edy Saputra diketahui meminta anggota DPRD Kalteng tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng. Dia juga meminta agar Komisi B DPRD Kalteng tak memeriksa izin Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) dan plasma.
    Untuk memenuhi keinginan Edy, ada harga yang harus dipenuhi. Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton mematok harga Rp20 juta untuk 12 anggota. 

    Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha, Edy siap memenuhi permintaan Komisi B. Hanya saja, dia meminta jaminan tertulis untuk berjaga-jaga.

    (Baca juga: Edy Saputra Didakwa Suap Anggota DPRD Kalteng)

    "Namun Borak mengatakan, 'Kan kuncinya di saya, kalau saya tidak teken RDP itu mana bisa. Kalau bikin perjanjian tertulis kalau tersebar justru bahaya'," kata Budi menirukan ucapan Borak saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 11 Januari 2018.

    Tak lama, Edy meminta anak buahnya, Feredy, membuat internal memo untuk mencairkan uang Rp240 juta. Setelah uang siap, uang tersebut diambil oleh terdakwa lainnya, Willy Agung Adipradhana.

    "Willy menyampaikan dirinya telah dapat informasi dari Edy bahwa uang Rp240 juta dengan kata sandi Alquran telah tersedia," ungkap Budi.

    (Baca juga: Dalami OTT DPRD Kalteng, KPK Geledah Tiga Lokasi)

    Uang tersebut kemudian dibawa menggunakan tas jinjing berwarna hitam. Uang diserahkan kepada dua anggota komisi B DPRD Kalteng Edy Rosada dan Arisavanah. 

    "Uang diserahkan di food court Sarinah Jakarta Pusat," ujar JPU.

    Atas perbuatannya, Edy didakwa melanggar Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 21 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id