KPK Periksa 14 Saksi Terkait Korupsi Pengaturan Proyek di Indramayu

    Fachri Audhia Hafiez - 30 November 2020 13:28 WIB
    KPK Periksa 14 Saksi Terkait Korupsi Pengaturan Proyek di Indramayu
    Ilustrasi. Media Indonesia.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan 14 saksi. Mereka akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada 2019.

    "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ARM (anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024 Abdul Rozaq Muslim)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin, 30 November 2020.

    Para saksi itu meliputi Kepala Dinas Pertanian Indramayu Takmid, Kabid Jalan Dinas PUPR Indramayu Wempi Triyono, dan Kabid Pengembangan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas PUPR Indramayu Kafidun. Kemudian Direktur Utama PT Cahaya Purnama Indah Iman Sukirman, PT Alfindo Wijaya Mandiri Noory Hidayat, dan swasta Masdi.

    Selanjutnya Staf Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Andrian, wiraswasta Mista serta Tita Juwita. Berikutnya Direktur PT Wijaya Putra Parahiyangan Dadang Juhata, Pemilik CV Putra Widasari Wanto, Direktur CV Sumber Sedayu Badrudin, Direktur CV Saka Karya Nawawi Kasnadi, dan sopir tersangka Carsa, Yahya.

    Seluruh saksi diperiksa di Kantor Kepolisian Resort Cirebon Kota, Jawa Barat. KPK belum memberikan keterangan materi penyidikan yang akan digali dari para saksi.

    Baca: Korupsi Wali Kota Nonaktif Tasikmalaya Diselisik Lewat Pejabat Kemenkeu

    Abdul ditetapkan sebagai tersangka hasil pengembangan perkara yang dilakukan penyidik KPK. Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang yang terjaring tangkap tangan KPK pada 15 Oktober 2019.

    Keempatnya, yakni Bupati Indramayu periode 2014-2019 Supendi, eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono, serta Carsa AS. Mereka telah divonis majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) dan telah berkekuatan hukum tetap.

    Abdul diduga menerima uang sejumlah Rp8,5 miliar secara bertahap dari pihak swasta Carsa. Fulus itu sebagai perjanjian fee hasil usaha Abdul memenangkan Carsa, agar menggarap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id