ICW Catat Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp39 Triliun

    Tri Subarkah - 12 Oktober 2020 04:38 WIB
    ICW Catat Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp39 Triliun
    Ilustrasi uang. MI Ramdani
    Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat total kerugian negara akibat kasus korupsi selama semester I 2020 mencapai Rp39 triliun. Namun, hukuman denda maupun pengenaan uang pengganti masih rendah.

    Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut denda yang terkumpul selama semseter I 2020 senilai Rp102 miliar. Sedangkan uang pengganti USD625 juta dan SGD2,3 juta.

    "Bayangkan, 10 persennya saja tidak mencukupi uang pengganti tersebut. Dan ini adalah uang pengganti yang dijatuhi oleh majelis hakim sesuai implementasi Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," kata Kurnia di Jakarta, Minggu, 11 Oktober 2020.

    Kurnia menilai majelis hakim belum memaknai kejahatan korupsi merupakan financial crime. Yakni penjatuhan hukuman perlu berorientasi nilai ekonomi.

    Terpidana cenderung memilih menjalani pidana penjara ketimbang membayar uang pengganti. Pihaknya menawarkan dua solusi untuk mencegah hal itu.

    Pertama, reformulasi pengenaan hukuman subsider berlandaskan uang pengganti. Kedua, menggunakan konsep sita jaminan.

    Kurnia menjelaskan tawaran pertama didasari disparitas hukuman pidana penjara pengganti. ICW mencatat 368 dari 475 terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara pengganti selama 12 bulan. Dia menilai konversi pidana uang pengganti ke penjara pengganti tidak adil antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya.

    "Pidana penjara pengganti (terdakwa) Hedar dengan total uang pengganti Rp484 juta itu (pidana penjara penggantinya) 1 bulan, tapi kalau kita bandingkan dengan (terdakwa) Lasarus, total uang penggantinya Rp750 ribu, pidana penjara penggantinya hanya 1 bulan, sementara itu, uang penggantinya sangat berbeda dengan Saudara Hedar," papar Kurnia.

    Sementara itu, konsep sita jaminan seperti di dalam hukum perdata. Konsep ini memungkinkan harta milik terdakwa disita sejak berstatus sebagai tersangka pada fase penyidikan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan terdakwa mampu membayar uang pidana pengganti.

    "Nantinya penegak hukum tidak hanya menyita aset yang didapatkan dari praktik korupsi, melainkan juga harta benda lainnya. Sehingga saat terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan uang pengganti dan ia tidak dapat membayar, maka aset yang disita sebelumnya dapat dirampas negara," jelas Kurnia.

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id