KPK: Korupsi Memuncak di Tahun Politik dan Kerap Melibatkan ASN

    Fachri Audhia Hafiez - 07 Oktober 2020 12:52 WIB
    KPK: Korupsi Memuncak di Tahun Politik dan Kerap Melibatkan ASN
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. MI/Susanto
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di tahun politik meningkat. Modus korupsi bermacam-macam hingga melibatkan aparatur sipil negara (ASN).

    "Tindak pidana korupsi itu terjadi paling banyak di tahun-tahun politik, misalnya pada (Pemilu) 2014. Paling tinggi adalah (Pilkada) 2018," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam diskusi virtual bertajuk 'ASN Netral, Birokrasi Kuat, dan Mandiri', Rabu, 7 Oktober 2020.

    Sebanyak 14 kepala daerah terjerat tangkap tangan KPK pada 2014, empat kepala daerah terjerat pada 2015. Kemudian, 10 kepala daerah tertangkap pada 2017 dan 29 kepala daerah tertangkap pada 2018.

    Firli mengatakan, dalam setiap kegiatan tangkap tangan, selalu melibatkan unsur ASN dari dinas setempat. Dinas-dinas yang langganan terjaring KPK ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

    "Lima ini yang selalu ikut di dalam praktik-praktik atau terlibat kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah," ucap Firli.

    (Baca: Korupsi Kepala Daerah Kerap Berkaitan dengan Balas Jasa)

    Mantan Deputi Penindakan KPK itu menuturkan modus yang digunakan kepala daerah serta ASN yakni saat penyusunan anggaran dan APBD. Dia mencontohkan anggaran kesehatan disusun dengan banyak penyimpangan di masa pandemi virus covid-19 (korona).

    "Misalnya rekan-rekan di daerah, bupati, gubernur, atau wali kota dalam penyusunan APBD ini biasanya melibatkan para pihak baik itu legislatif maupun kepala dinas untuk melakukan penyusunan," ujar Firli.

    Firli mengendus ada ancaman bila ASN tidak menuruti. Terlebih oleh kepala daerah yang kembali mencalonkan diri atau petahana.

    "Kalau sama calon petahana itu (misalnya) 'Anda masih mendukung saya atau tidak kalau tidak mendukung diganti'," ucap Firli.

    Firli meminta semua unsur ASN menjaga integritas. Khususnya menjelang pelaksana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

    "Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah integritas untuk itu saya berharap seluruh ASN tidak ada yang melibatkan diri atau terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020," ujar Firli.

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id