Cabut Aturan Peliputan, Kapolri Ingin Polisi Hati-hati Saat Bertugas

    Siti Yona Hukmana - 07 April 2021 01:45 WIB
    Cabut Aturan Peliputan, Kapolri Ingin Polisi Hati-hati Saat Bertugas
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan). Dok. Humas Mabes Polri



    Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara terkait penerbitan surat telegram (ST) nomor: ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 terkait peliputan bermuatan kekerasan dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik. Kebijakan ini diambil agar polisi tidak arogan atau menjalankan tugas tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP).  

    "Arahan saya ingin Polri bisa tampil tegas namun humanis. Kami lihat di tayangan media masih banyak terlihat tampilan anggota yang arogan. Oleh karena itu, tolong anggota untuk lebih berhati-hati dalam bersikap di lapangan," kata Listyo dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 April 2021.






    Menurut Listyo, gerak-gerik perilaku anggota kepolisian selalu disorot masyarakat. Perbuatan arogan oknum polisi dapat merusak citra Polri yang sedang berusaha menuju arah lebih baik dan profesional.

    "Karena itu saya minta membuat arahan, agar anggota lebih hati-hati saat tampil di lapangan, jangan suka pamer tindakan yang kebablasan dan malah jadi terlihat arogan," ungkap jenderal bintang empat itu.

    Baca: Polri Jelaskan Alasan Penerbitan Hingga Pencabutan Aturan Terkait Peliputan

    Listyo mengaku masih sering melihat anggota tampil arogan saat menjadi narasumber di media massa. Dia tak memerinci jenis tindakan arogan polisi yang ditemukannya. Hanya saja, dia ingin agar perbuatan itu diperbaiki.

    "Sehingga tampilan anggota semakin terlihat baik, tegas namun humanis," tegas mantan Kabareskrim Polri itu.

    Listyo mengatakan surat telegram itu sempat menimbulkan multitafsir di kalangan awak media dan insan pers. Isi surat telegram tersebut tidak menekankan pelarangan media meliput arogansi polisi di lapangan.

    Listyo menyebut semangat telegram tersebut agar polisi tidak bertindak arogan. Maka itu, dia ingin meluruskan multitafsir itu.

    Baca: ST Kapolri Tidak Boleh Mengebiri Hak Media Massa

    Korps Bhayangkara memerlukan kritik dan saran dari seluruh elemen masyarakat. Sehingga, peran media sebagai salah satu pilar demokrasi tetap dihormati dan dibutuhkan Polri.

    Terakhir, Listyo meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Sebab, isi surat itu menimbulkan perbedaan persepsi dan berujung polemik.

    "Oleh karena itu, saya sudah perintahkan Kadiv Humas (Irjen Argo Yuwono)  untuk mencabut surat telegram tersebut," ujar Listyo.

    Pencabutan surat telegram itu tertuang dalam ST: Nomor 759/IV/HUM.4.5.2021. Dengan begitu semua pelarangan dicabut, media dapat memberitakan apa saja sesuai temuan di lapangan.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id