KPK Masih Telusuri Keterlibatan Azis dalam Kasus Suap Penyidik

    Anggi Tondi Martaon - 03 Juni 2021 20:11 WIB
    KPK Masih Telusuri Keterlibatan Azis dalam Kasus Suap Penyidik
    Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin (kiri) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri keterlibatan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam kasus dugaan suap. Pimpinan DPR bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolkam) itu diduga terlibat suap penghentian penyelidikan kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara (Sumut).

    "Ada beberapa yang perlu kita kerjakan kembali," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021.

     



    Komisaris Jenderal (Komjen) itu enggan terburu-buru menetapkan status Azis dalam kasus suap tersebut. Penetapan status tersangka terhadap seseorang dalam kasus pidana harus berdasarkan bukti kuat.

    Baca: KPK Selisik Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal di Aceh

    "Saya sampaikan kalau kita ingin menduga atau menduga seseorang telah melakukan peristiwa pidana tentu kita harus mengumpulkan mencari keterangan saksi dan bukti-bukti," ungkap dia.

    Dia menyampaikan penyidik masih bekerja dalam kasus ini. Keputusan bakal dikeluarkan setelah KPK memiliki cukup bukti. 

    "Nanti pada saatnya KPK akan sampaikan apakah seseorang patut diduga selaku pelaku tindak pidana," ujar dia. 

    KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus suap penghentian penyelidikan kasus korupsi Pemerintahan Kota Tanjungbalai. Mereka, yaitu penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju, Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial, dan pengacara Maskur Husain.

    Robin dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Sementara itu, Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id