Kejagung Cek Status Puluhan Rekening Terkait Jiwasraya

    Kautsar Widya Prabowo - 14 Februari 2020 22:08 WIB
    Kejagung Cek Status Puluhan Rekening Terkait Jiwasraya
    Ilustrasi: Gedung Kejaksan Agung RI, Jalan Sultan Hasanudin, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga
    Jakarta: Kejaksaan Agung menyebut puluhan orang melayangkan protes atas pemblokiran puluhan rekening terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kejagung akan mendalami keterangan dan keberatan saksi-saksi tersebut.

    "Kita buka diri yang merasa (rekening) tidak ada transaksi kita periksa, tapi yang kita yakini (rekening) diblokir itu memang ada kaitan dengan transaksi sahamnya," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah di Gedung Bundar, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Februari 2020.

    Hari ini, pihaknya memanggil 20 orang yang memprotes pemblokiran rekening. Setiap individu yang keberatan memiliki lebih dari satu rekening. Dalam waktu dekat puluhan nasabah lain dipanggil perihal serupa.

    "Senin (dijadwalkan) 50 orang. Jadi ada 70 orang," tuturnya.

    Ia memastikan rekening yang bersangkutan tidak akan diblokir jika penyidik bisa membuktikan rekening tidak terkait kasus Jiwasraya. Namun, rekening sementara ini tetap diblokir untuk kepentingan penyidikan.

    Kejagung Cek Status Puluhan Rekening Terkait Jiwasraya
    Ilustrasi Jiwasraya. Foto: MI/Ramdani
     
    Kejagung menetapkan enam tersangka terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Mereka ialah Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat; dan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim.

    Selanjutnya, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo; dan Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartoni Tirto. Teranyar, Benny dan Heru ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.
     
    Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




     



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id