Jejak Honggo Lenyap di Singapura

    Cindy - 18 Februari 2020 15:50 WIB
    Jejak Honggo Lenyap di Singapura
    Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Brigjen Daniel Tahi Monang. Foto: Medcom.id/Cindy
    Jakarta: Tersangka kasus korupsi kondesat BP Migas, Honggo Wendratno, diduga tidak jelas keberadaannya. Polisi terus memburu Honggo karena jejaknya putus di Singapura beberapa tahun lalu.

    "Informasi terakhir mereka (Honggo) sudah permanen residen di negara tertentu," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Brigjen Daniel Tahi Monang di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Februari 2020.

    Pengecekan terakhir Imigrasi, Honggo berada di Singapura. Namun, jejak keimigrasian Honggo di Indonesia setelahnya lenyap. Diduga dia menggunakan identitasnya di negara satu lagi untuk berpindah.

    "Itu (Honggo masuk Singapura) beberapa tahun lalu. Setelah itu kita belum dapat informasi lagi. Kalau di dalam negeri kita bisa cek karena laporan dari imigrasi kan ada perlintasannya," sambungnya.

    Proses persidangan yang menjerat Honggo tetap berlangsung in absentia (tanpa kehadiran tersangka). Pengadilan bisa menyita aset milik Honggo untuk mengembalikan kerugian negara. Petugas sudah menyita aset Honggo berupa pabrik Tuban LPG Indonesia, tanah, dan rekening berisi Rp58 miliar.

    Jejak Honggo Lenyap di Singapura
    Ilustrasi: Jejak Honggo Wendratno terputus setelah masuk Singapura beberapa tahun lalu. Foto: Medcom.id/M Rizal

    Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait dengan penjualan kondensat bagian negara. Korupsi ini yang melibatkan SKK Migas, Kementerian ESDM, dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (PT TPPI).

    Tersangka tersebut ialah mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dan mantan Dirut PT TPPI Honggo Wendratno.

    Honggo satu-satunya tersangka yang masih buron. Honggo diduga ada di Tiongkok, Hong Kong atau Singapura.

    Kasus ini bermula dari penunjukan langsung BP Migas terhadap PT TPPI pada bulan Oktober 2008 terkait dengan penjualan kondensat dalam kurun waktu 2009-2010. Sementara perjanjian kontrak kerja sama kedua lembaga tersebut dilakukan pada bulan Maret 2009.

    Penunjukan langsung ini menyalahi peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara, dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.

    BPK telah menaksir kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait dengan penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas, Kementerian ESDM, dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) sebesar Rp35 triliun.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id