Pengacara Minta Nurhadi Menyerahkan Diri

    Fachri Audhia Hafiez - 17 Maret 2020 17:27 WIB
    Pengacara Minta Nurhadi Menyerahkan Diri
    Pengacara Nurhadi, Maqdir Ismail/Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Maqdir Ismail selaku kuasa hukum eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi kooperatif. Nurhadi diminta menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadapi proses hukum atas kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA.

    "Sebagai orang yang percaya pada proses hukum. Kami akan minta Pak Nurhadi segera menghadapi proses hukum ini," kata Maqdir kepada wartawan, Selasa, 17 Maret 2020.

    Maqdir yakin bisa 'melawan' sangkaan KPK jika kliennya kooperatif. Sayangnya, Maqdir belum bisa berkomunikasi langsung dengan Nurhadi.

    "Tentu kami akan minta Pak Nurhadi, membuktikan dalil-dalil yang sudah kami sampaikan dalam proses praperadilan," ujar Maqdir.

    Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Nurhadi. Hakim Tunggal Hariyadi dalam amar putusan menyatakan penetapan tersangka Nurhadi cs oleh KPK sesuai prosedur.

    Praperadilan juga diajukan dua tersangka lain, yakni menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Status ketiganya buron KPK.

    Baca: Nurhadi Diminta Menyerah

    Penolakan praperadilan Nurhadi cs ini bukan kali pertama. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menolak permohonan praperadilan Nurhadi pada Januari 2020.

    Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Selain itu, Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.

    Pengacara Minta Nurhadi Menyerahkan Diri
    Tersangka Nurhadi. MI/Rommy Pujianto

    Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga untuk Permohonan Perwalian.

    Nurhadi dan Rezky sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Hiendra selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id