KPK Selisik Peran Jaksa di Kasus Nurhadi

    Candra Yuri Nuralam - 08 April 2020 05:25 WIB
    KPK Selisik Peran Jaksa di Kasus Nurhadi
    Eks Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi/MI/Rommy Pujianto.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterkaitan Jaksa Sri Astuti dengan mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi dalam kasus suap perkara dan gratifikasi. Sri pernah menangani perkara yang diatur Nurhadi.

    "Penyidik mengkonfirmasi kepada saksi terkait seputar tugas yang bersangkutan yang saat itu selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang diminta oleh BUMN dalam hal ini PT KBN untuk menjadi kuasa dalam gugatan perdata PT MIT (Multicon Indrajaya Terminal) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 7 April 2020.

    Baca: KPK Dalami Kasus Nurhadi Melalui Jaksa

    PT MIT merupakan perusahaan yang dinahkodai tersangka lain dalam kasus ini, yakni Hiendra Soenjoto. Namun, KPK hanya mengulik tugas yang diberikan ke Sri selama menangani kasus tersebut.

    Ali tidak memerinci hubungan Sri dengan Nurhadi. Dia menjaga kerahasiaan proses penyidikan yang masih berlangsung.

    "Keterangan saksi tersebut membantu penyidik KPK untuk menguatkan pembuktian dugaan korupsi yang dilakukan oleh tersangka Nurhadi," ujar Ali.

    Nurhadi bersama dua tersangka lain masih buron. Mereka adalah Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto dan Menantu Nurhadi, Rezky Herbiono.

    Dalam kasus ini, Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto melalui Rezky. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Selain itu, Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.

    Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, termasuk Permohonan Perwalian.

    Sebagai penerima, Nurhadi dan Resky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id