Pertemuan KPK-MPR Dijamin Bukan Lobi-Lobi

    Candra Yuri Nuralam - 10 Maret 2020 08:30 WIB
    Pertemuan KPK-MPR Dijamin Bukan Lobi-Lobi
    Pimpinan MPR bertamu ke kantor KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin pertemuan dengan pimpinan MPR Senin, 9 Maret 2020, hanya pertemuan antarlembaga. Pertemuan itu bukan lobi-lobi kasus lantaran ada Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan yang pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap alif fungsi lahan.

    "Pimpinan KPK dan pimpinan MPR tidak membicarakan perkara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 9 Maret 2020.

    Pertemuan kedua lembaga itu untuk mendengar aspirasi penanganan korupsi. Dalam pertemuan itu, KPK menyuarakan keluh kesahnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

    "Pimpinan MPR juga meminta pandangan KPK terkait dengan upaya pemberantasan korupsi termasuk pula meminta pandangan pelaksanaan pilkada langsung, karena banyak kepala daerah yang terlibat korupsi," ujar Ali.

    Baca: Pimpinan MPR Bertandang ke KPK

    Dalam pertemuan, kedua lembaga sepakat menyosialisasikan empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. KPK akan memakai empat pilar ini sebagai patokan dasar penindakan.

    "MPR mendukung program KPK terkait pemberantasan korupsi di berbagai fokus bidang bisnis, bidang politik, bidang pelayanan publik dan bidang penegakan hukum," tutur Ali.

    KPK menegaskan pertemuan itu bukan lobi kasus. Ali menegaskan tidak ada omongan terkait kasus apapun dalam pertemuan itu.


    Kasus terkait Zulkifli Hasan

    Pimpinan MPR bertandang ke markas KPK pada hari Senin 9 Maret 2020. Salah satu pimpinan yang datang adalah Zulkifli Hasan.

    Zulkifli diketahui pernah dipanggil KPK untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan suap terkait revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014. Kasus suap ini terjadi saat Zulkifli menjabat sebagai Menteri Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    KPK sebelumnya menetapkan PT Palma Satu, Legal Manager PT Duta Palma Group 2014, Suheri Terta, dan pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi, sebagai tersangka baru pada kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau pada 2014.
     
    Kasus ini merupakan pengembangan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) di 2014. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan Gubernur Riau 2014-2019 Annas Maamun, dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung sebagai tersangka.
     
    Pertemuan KPK-MPR Dijamin Bukan Lobi-Lobi
    Terpidana kasus korupsi mantan Gubernur Riau Annas Maamun. ANTARA/Agus Bebeng

    Tersangka Surya Darmadi diduga merupakan beneficial owner sebuah korporasi dan korporasi juga diduga mendapat keuntungan dari kejahatan tersebut, maka pertanggungjawaban jawaban pidana selain dikenakan terhadap perorangan juga dapat dilakukan terhadap korporasi.
     
    Atas perbuatannya, PT Palma Satu disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
     
    Sementara, Surya Darmadi dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 KUHP.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id