Sesmenpora Dicecar Regulasi Penyaluran Dana Hibah KONI

    Juven Martua Sitompul - 25 September 2019 04:22 WIB
    Sesmenpora Dicecar Regulasi Penyaluran Dana Hibah KONI
    Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto. Foto: MI/ Rommy Pujianto
    Jakarta: Sekretaris Kemenpora (Sesemenpora), Gatot Dewa Broto selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gatot diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora pada KONI 2018, yang menjerat asisten pribadi (Aspri) Menpora, Mifathul Ulum.

    Sepanjang pemeriksaan, Gatot mengaku lebih banyak dicecar soal regulasi penyaluran dana hibah Kemenpora untuk KONI. Termasuk, tanggung jawab Sesmenpora dalam merealisasikan dana hibah tersebut.

    “Kemudian bagaimana alur anggaran, seandainya KONI membutuhkan dana. Pertanyaannya seputar regulasi,” kata Gatot di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.

    Gatot banyak berkelit saat disinggung sepak terjang Miftahul mengatur uang suap untuk Menpora Imam Nahrawi. Dia juga mengklaim tidak pernah menerima uang haram dari pengurusan dana hibah KONI.

    “Saya pernah jadi deputi 4 selama 1 tahun, jadi awal 2016-2017 dan alhamdulilah di sana juga tidak ada budaya kick back. Jadi jangan digeneralisasi bahwa Kemenpora itu ada budaya kick back,” kata dia.

    Ulum ditetapkan sebagai tersangka bersama Menpora Imam Nahrawi. Imam diduga menerima suap dan gratifikasi sebanyak Rp26,5 miliar melalui Ulum.

    Pemberian uang itu sebagai komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018. Imam menerima suap dan gratifikasi itu sebagai Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan Menpora.

    Penetapan tersangka Imam merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya yang menjerat lima orang sebagai tersangka. Mereka yakni, Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy, dan Deputi IV Kemenpora Mulyana.

    Kemudian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Pumamo dan Staf Kemenpora Eko Tryanto. Kelima orang itu telah mejalani sidang dan telah divonis bersalah di Pengadilan tingkat pertama.

    Imam dan Miftahul dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (EKO)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id