Bowo Sidik Dituntut Bayar Ganti Rugi Rp52 Juta

    Fachri Audhia Hafiez - 06 November 2019 14:25 WIB
    Bowo Sidik Dituntut Bayar Ganti Rugi Rp52 Juta
    Sidang pembacaan tuntutan mantan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Terdakwa kasus suap dan gratifikasi, Bowo Sidik Pangarso, dituntut hukuman tambahan berupa membayar ganti rugi Rp52 juta. Eks anggota Komisi VI DPR itu dituntut pidana tujuh tahun dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

    "Menuntut membayar uang pengganti Rp52.095.965," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019.

    Uang pengganti tersebut harus dibayarkan Bowo satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Harta Bowo akan disita dan dilelang bila tak mampu membayar ganti rugi.

    "Jika tidak menutupi akan diganti dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun," ucap Ikhsan.

    Bowo diyakini menerima suap dari Marketing Manajer Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK), Asty Winasti, dan Direktur PT HTK Taufik Agustono. Total suap yang diterima politikus Partai Golkar itu USD163.733 dan Rp311.022.932.

    Suap diberikan agar Bowo membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog). Suap yang diterima Bowo dalam kurun waktu 1 Oktober 2018-27 Maret 2019 secara langsung maupun melalui orang kepercayaannya, M Indung Andriani K.

    Bowo juga diyakini menerima suap dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera (AIS) Lamidi Jimat. Anggota DPR periode 2014-2019 itu menerima Rp300 juta dari Lamidi. Bowo menerima suap karena telah membantu PT AIS menagihkan pembayaran hutang ke PT Djakarta Lloyd.

    Perbuatan Bowo dinilai melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Bowo juga diyakini menerima gratifikasi SGD700 ribu dan Rp600 juta. Penerimaan uang itu bertentangan sebagai anggota Komisi VI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

    Bowo dinilai melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id