Masa Depan KPK Dinilai Terancam

    Juven Martua Sitompul - 24 Agustus 2019 01:15 WIB
    Masa Depan KPK Dinilai Terancam
    Kurnia Ramadhana menilai proses seleksi Capim KPK banyak menyisakan persoalan serius. Foto: MI/Bary Fathahilah.
    Jakarta: Sebanyak 20 calon pimpinan (Capim) KPK jilid V yang lolos tahap uji profile assesment dinilai tidak menggambarkan masa depan yang cerah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, proses seleksi dianggap banyak menyisakan persoalan serius.

    "Masa depan pemberantasan korupsi terancam. Mulai dari tindakan atau pernyataan pansel, proses seleksi, hingga calon-calon yang tersisa sampai sejauh ini," kata perwakilan Koalisi Kawal Capim KPK, Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.

    Menurut Kurnia, koalisi setidaknya mencatat dua hal utama yang patut dicatat selama proses pemilihan calon pimpinan. Pertama, pansel seakan tidak menghiraukan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

    Respons yang diberikan oleh Pansel acapkali negatif dan defensif. Padahal penyikapan atas langkah-langkah pansel dalam penjaringan pimpinan KPK bukan hanya oleh kalangan masyarakat sipil antikorupsi namun sudah mencakup perwakilan organisasi agama hingga mantan pimpinan KPK.

    Kemudian, pansel juga dianggap telah menghembuskan isu radikalisme pada proses pemilihan pimpinan KPK. Hal ini dipandang koalisi masyarakat tidak relevan, karena seharusnya yang disuarakan oleh Pansel adalah aspek integritas.

    "Posisi ini memperlihatkan keterbatasan pemahaman Pansel akan konteks dan mandat KPK sebagai penegak hukum," ujarnya.

    Selanjutnya, logika pansel yang menyebut KPK lebih baik dipimpin penegak hukum jelas keliru. Apalagi, kata dia, penegak hukum dipandang lebih berpengalaman dalam isu pemberantasan korupsi.

    "Pertanyaan lebih jauh, apa saat ini penegak hukum lain telah baik dalam pemberantasan korupsi? Berbagai penelitian dan survei masih menempatkan penegak hukum dalam peringkat bawah untuk penilaian masyarakat dalam pemberantasan korupsi," kata dia.

    Pansel juga dinilai gagal memperhitungkan potensi konflik kepentingan jika kelak penegak hukum aktif terpilih menjadi pimpinan KPK. Bahkan, pansel mengabaikan isu kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

    Artinya, menurut Kurnia, pansel tidak memahami untuk mengukur integritas seorang penyelenggara negara ataupun penegak hukum salah satu indikator yang digunakan adalah kepatuhan LHKPN. LHKPN merupakan perintah undang-undang kepada setiap penyelenggara negara maupun penegak hukum. Ini sesuai dengan mandat dari UU No 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK No 07 Tahun 2016.

    "Sederhananya, bagaimana mungkin seorang pimpinan KPK yang kelak akan terpilih justru figur-figur yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN," katanya.

    Tak hanya itu, koalisi masyarakat menyebut jika Keppres pembentukan pansel tidak dapat diakses publik. Pada 10 Juli 2019 LBH Jakarta sempat mengirimkan surat permintaan salinan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2019.

    Namun sayangnya pihak Sekretariat Negara tidak memberikan jawaban yang konkret dengan alasan akses hanya untuk masing-masing anggota pansel. Padahal, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, Keppres Pansel KPK merupakan informasi publik dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

    Selanjutnya, koalisi masyarakat menyebut sejak awal pembentukan, pansel sama sekali tidak memberitahukan jadwal pasti proses seleksi pimpinan KPK. Hal ini merugikan para calon serta masyarakat sebagai fungsi kontrol.

    "Alhasil dapat dikatakan Pansel telah gagal dalam mendesain agenda besar seleksi pimpinan KPK 2019-2023," ucap dia.

    Terakhir, pandangan pansel yang ingin KPK fokus pada isu pencegahan dianggap keliru. Sebab, wilayah penegakan hukum yang dilakukan KPK bukan menjadi bagian Pansel KPK.

    "Logika keliru, karena bagaimana pun di tengah praktik korupsi yang masih masif dan indeks persepsi korupsi yang juga tidak merangkak naik signifikan maka pencegahan juga harus diikuti dengan langkah penindakan," pungkas Kurnia.



    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id