Pidana 'Kumpul Kebo' Hanya Bisa Diadukan Keluarga

    Candra Yuri Nuralam - 20 September 2019 20:11 WIB
    Pidana 'Kumpul Kebo' Hanya Bisa Diadukan Keluarga
    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. ANT/Hafidz Mubarak.
    Jakarta: Kumpul kebo diatur dalam rancanan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut 'kumpul kebo' atau hidup bersama di luar nikah hanya bisa dilaporkan keluarga pelaku.

    "Kohabitasi (kumpul kebo), ini merupakan delik aduan. Yang berhak mengadukannya hanya suami, istri, anak, dan orang tua," kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 20 September 2019.

    Yasonna mengatakan masyarakat tak bisa sembarangan melaporkan pelaku kumpul kebo. Laporan hanya bisa dilakukan pihak yang merasa dirugikan seperti pemilik kontrakan atau indekos yang digunakan pelaku kumpul kebo.

    Itu pun tidak bisa sembarangan. Orang yang dirugikan harus meminta izin dulu kepada keluarga pelaku sebelum membuat laporan ke kepolisian.

    "Jadi kalaupun dilakukan oleh pejabat desa, itu harus dengan izin tertulis orang tua, anak, istri, dan pengaduan dapat ditarik oleh yang bersangkutan," ujar Yassona.

    Yasonna menegaskan hukuman pidana kumpul kebo tak berat. Pelaku bisa dipenjara maksimal enam bulan.

    "Pengaduan (juga) dapat ditarik dan itu hukumannya enam bulan jadi tidak bisa langsung ditahan. (Pilih) enam bulan atau denda," jelas Yasonna.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id