Dua PNS Kabupaten Bogor Diperiksa

    Candra Yuri Nuralam - 26 Juli 2019 12:41 WIB
    Dua PNS Kabupaten Bogor Diperiksa
    Ilustrasi KPK - MI.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kasubag Keuangan Dinas Koperindag Kabupaten Bogor Asep Nurdin dan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Azzahir. Keduanya bakal diperiksa untuk eks Bupati Bogor Rachmat Yasin. 

    "Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk kasus tindak pidana korupsi pemotongan dana dan gratifikasi eks Bupati Bogor," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juli 2019.

    Febri menyebut pemeriksaan keduanya untuk mendalami peran Rachmat dalam kasus ini. Rachmat disinyalir kerap menerima uang dari jajaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

    Setelah menjabat sebagai Bupati Bogor, Rachmat diduga, beberapa kali melakukan pertemuan resmi maupun informal dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
    Rachmat meminta SKPD menyetor uang.

    (Baca juga: Bos Hudaya Maju Mandiri Diperiksa Kasus Gratifikasi Rachmat Yasin)

    Setiap SKPD diduga memiliki sumber dana berbeda yang kemudian dipotong untuk memenuhi kewajiban ke Rachmat. Sumber dana yang dipotong diduga berasal dari honor kegiatan pegawai, dana insentif struktural SKPD, dan dana insentif dari jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

    Kemudian, jatah dari pihak yang mengajukan perizinan di Pemkab Bogor, dan pungutan kepada pihak rekanan yang memenangkan tender. Total uang diterima Yasin selama 2009 sampai 2014 yang berasal dari potongan dana kegiatan SKPD mencapai Rp8.931.326.223.

    Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan perkara yang menjerat Yasin sebelumnya. Yasin terjerat kasus suap tukar lahan kawasan hutan lindung seluas 2.754 hektare untuk PT Bukit Jonggol Asri (BJA), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia baru saja bebas dari perkara pertama pada 8 Mei 2019.

    Yasin keluar setelah pengajuan cuti menjelang bebas (CMB) dipenuhi. Dia seharusnya baru bisa bebas dari jeruji besi pada September mendatang.

    Yasin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.


    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id