Fatwa MUI untuk Pernyataan Sukmawati Dinilai Tak Perlu

    Fachri Audhia Hafiez - 24 November 2019 22:00 WIB
    Fatwa MUI untuk Pernyataan Sukmawati Dinilai Tak Perlu
    Sukmawati Soekarnoputri. MI/Ramdani.
    Jakarta: Direktur Riset Setara Insitute Halili mengatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak perlu mengeluarkan fatwa terkait pernyataan Sukmawati Soekarnoputri. MUI dinilai tak perlu melakukan hal yang seperti yang dilakukan ke mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    "Fatwa MUI menurut saya bukan sumber hukum apapun dalam konteks ketatanegaraan kita. Sehingga MUI tidak perlu mengeluarkan fatwa apapun mengenai itu," kata Halali di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 24 November 2019.

    Halali mengatakan, MUI bukan merupakan lembaga hukum. Sehingga produk MUI dinilai tak bisa dijadikan landasan dalam penegakan hukum.

    "Kalau kita cek tidak ada perundang-undangan kita, tidak ada sumber hukum bernama fatwa. Sumber hukum itu, konstitusi dan lain-lain diluar itu tidak ada," ujar Halali.

    Halali menilai dalam pidato Sukmawati tak ada unsur penodaan agama. Menurut dia hal itu menjadi besar karena ada kelompok yang memobilisasi isu penodaan agama tersebut.

    "Mereka berkepentingan dengan permainan isu. Jadi isu ini penting bagi mereka sehingga dengan isu ini mereka terus bisa berkontestasi di ruang publik. Maka statement sukma itu bisa menjadi isu untuk mengkontestasi gagasan," ujar Halali.

    Dugaan penistaan agama dilakukan Sukmawati pada 11 November 2019. Sukmawati berbicara di forum peringatan hari pahlawan terkait perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan Indonesia dari jajahan Belanda. 

    Sukmawati bertanya kepada peserta forum terkait Pancasila dan Alquran. Sukmawati juga bertanya kepada peserta perbandingan jasa Presiden Soekarno dan Nabi Muhammad SAW pada 1920-an. Pernyataan itu dinilai menista agama.

    Sebelumnya Sukmawati juga sudah dilaporkan oleh Irvan Noviandana terkait kasus yang sama. Laporan Irvan tertuang dalam nomor LP/7456/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrimum.

    Ketua DPD Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Abdul Majid juga melaporkan Sukmawati. Laporan tersebut diterima pihak Bareskrim dengan nomor LP/B/0986/XI/2019/ BARESKRIM tertanggal 20 November 2019.

    Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi) meminta polisi bergerak aktif melakukan pemeriksaan terhadap Sukmawati. Namun, demi memperkuat pelaporan, Korlabi pun bermaksud beraudiensi dengan MUI.



    (BOW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id