Lima Novum PK Setya Novanto

    Fachri Audhia Hafiez - 29 Agustus 2019 06:53 WIB
    Lima Novum PK Setya Novanto
    Terpidana kasus korupsi KTP-elektronik Setya Novanto mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Foto: MI/Susanto
    Jakarta: Terpidana kasus korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) Setya Novanto mengajukan peninjauan kembali (PK). Sedikitnya lima novum atau keadaan baru diajukan Novanto dalam upaya hukum luar biasa tersebut.

    Novum pertama terdapat dalam surat permohonan sebagai justice collaborator (JC) tertanggal 3 April 2018 dari keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Irvanto menerangkan tidak ada fakta Novanto menerima uang US$3,5 juta. 

    "Bahwa yang terbukti menerima barang dan uang adalah mantan Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni. Lalu eks anggota DPR Chairuman Harahap, M. Jafar Hafsah, Ade Komarudin, Melchias Markus Mekeng, Agun Gunanjar Sudarsa, dan Azis Syamsudin," ujar kuasa hukum Novanto, Maqdir Ismail, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Agustus 2019.

    Novum kedua dan ketiga pada dasarnya sama. Masih merujuk pada surat permohonan sebagai JC, tertanggal 8 April 2018 dan 31 Mei 2018, Irvanto menerangkan tidak benar Novanto menerima uang US$3,5 juta yang diserahkan melalui money changer.

    "Novum keempat Statement of Account atau rekening koran Bank OCBC Singapura North Branch Nomor 503-146516-301 periode 1 Januari 2014 sampai 31 Januari 2014 atas nama Multicom Investment, Pte, Ltd, membuktikan bahwa Novanto tidak pernah menerima uang US$2 juta yang dikatakan berasal dari Anang Sugiana Sudihardjo melalui Made Oka Masagung," beber Maqdir.

    Novum kelima berdasar keterangan tertulis agen khusus Badan Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat, Jonathan E Holden, tertanggal 9 November 2017. Holden menyatakan telah melakukan wawancara dengan Johannes Marliem yang disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus KTP-elektronik. 

    Holden juga membaca dokumen hasil penyidikan KPK dan juga memeriksa beberapa rekening Marliem di Amerika Serikat. Holden menerangkan tidak menemukan fakta atau pengakuan ada pengiriman uang US$3,5 juta dari siapa pun.

    "Bahwa pada halaman 20 dari pernyataan tersebut, dikatakan oleh Holden, bahwa pada tanggal 3 September 2012 Biomorf Mauritius (perusahaan milik Marliem) telah melakukan transfer uang sebesar USD700 ribu ke rekening Muda Ikhsan Harahap pada Bank DBS Singapore dan uang ini kemudian diberikan kepada anggota DPR Chairuman Harap," ujar Maqdir.

    Novanto berharap Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan PK untuk seluruhnya. Kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

    "Harapannya kita serahkan kepada yang mulia hakim," ujar Novanto.

    Novanto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan di tingkat pertama. Novanto juga mendapat hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti senilai US$7,3 juta.

    Harta benda Novanto bakal disita dan dilelang jika tidak bisa membayar uang pengganti. Bila hartanya tidak mencukupi maka diganti pidana dua tahun penjara.

    Novanto maupun jaksa penuntut umum KPK tidak mengajukan banding‎. Berdasarkan aturan, Novanto diperbolehkan mengajukan PK walaupun tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Novanto telah menjalani masa hukuman sekitar satu tahun setelah divonis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.



    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id