comscore

Mahfud MD Ungkap Duduk Perkara Pelanggaran Hukum Proyek Satelit Kemenhan

Theofilus Ifan Sucipto - 16 Januari 2022 11:11 WIB
Mahfud MD Ungkap Duduk Perkara Pelanggaran Hukum Proyek Satelit Kemenhan
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan duduk perkara pelanggaran hukum proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kasus bermula pada 2015.

“Kemenhan melakukan kontrak pengadaan satelit komunikasi pertahanan yang mendapat limpahan wewenang dari Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika),” kata Mahfud dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Blak-blakan Mahfud MD Bongkar Mafia di Kemhan,’ Minggu, 16 Januari 2022.
Lantas, Kemenhan membuat kontrak untuk pengadaan barang. Kontrak disodorkan kepada Avanti, Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovell, dan Telesat.

“Di situ kesalahan sudah dimulai ketika membuat kontrak karena belum ada anggaran dan program,” papar Mahfud.

Mahfud menyebut seharusnya Kemenhan lebih dulu membuat anggaran dengan menyertakan ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Langkah itu mesti dilakukan usai Kemenhan menerima limpahan wewenang dari Kemenkominfo.

“Bahkan kalau mau (bahas) prosedural, Kemenhan tidak boleh melakukan pengadaan karena menjadi tugas Kemenkominfo tapi tiba-tiba mengeluarkan kontrak dan tidak mampu bayar,” jelas dia.

Mahfud mengungkapkan Kemenhan tidak memiliki anggaran lantaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak menyetujui. Namun, saat bersamaan Kemenhan menerima barang dari Navayo senilai USD16 Juta.

“Barang itu dikirim dan dinyatakan diterima padahal barangnya tidak ada, tidak diperiksa dulu kelayakannya sehingga barang-barang tidak karuan yang ditumpuk,” tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Selain itu, Kemenhan tidak mampu membayar kontrak dengan Avanti sehingga digugat ke arbitrase di London, Inggris. Indonesia diwajibkan membayar Rp515 miliar.

“Rugi ini negara dengan kontrak yang tidak benar itu karena tidak ada anggaran tiba-tiba kontrak,” ucap Mahfud.

Ibarat jatuh tertimpa tangga, Navayo turut memperkarakan kontrak ke arbitrase di Singapura. Proses hukum terus berjalan dengan nilai bunga kontrak yang terus menggunung.

“Putusan terakhir Mei kemarin (2021, Indonesia) harus membayar USD21 juta padahal kita tidak menerima apa-apa, kontrak tidak sah, tapi kita ditagih terus,” tutur Mahfud.

Mahfud menyebut Menteri Pertahanan kala itu, Ryamizard Ryacudu, berupaya menyelesaikan masalah secara baik-baik. Namun, upaya itu tidak menemukan titik terang.

Baca: Mahfud Duga Ada Mafia pada Proyek Satelit di Kemenhan
 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id