Alex Noerdin Diduga Intervensi Direksi PDPDE Sumsel

    Tri Subarkah - 18 September 2021 21:58 WIB
    Alex Noerdin Diduga Intervensi Direksi PDPDE Sumsel
    Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Alex Noerdin. Medcom.id/A Firdaus



    Jakarta: Gubernur Sumatra Selatan periode 2008-2013 dan 2013-2018 Alex Noerdin diduga mengintervensi Direksi Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE). Intervensi terkait pembelian gas bumi bagian negara.

    Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatra Selatan, Nunik Handayani, menyebut dugaan itu berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2011-2016. Laporan BPK mempersoalkan proses rekrutmen dewan komisaris, badan pengawasan, direksi, dan karyawan tidak secara terbuka dan transparan.

     



    "Kemudian intervensi pemerintah daerah sangat luar biasa dalam mengambil keputusan. Itu yang ku pikir menjadi alasan utama kenapa semacam badan pengawas dan lain-lain tidak begitu berfungsi untuk mengawasi kinerja dari BUMD tersebut," ujar Nunik saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu, 18 September 2021.

    Nunik menyebut ada orang-orang yang sengaja ditempatkan pada jabatan tertentu agar bisa bekerja sama dalam kasus tersebut. Dia juga menyoalkan maraknya direksi BUMD rangkap jabatan.

    Pihaknya berharap penyidikan bisa membuka pengungkapan kasus-kasus lain yang diduga melibatkan Alex. "Harapannya ini menjadi pintu masuk untuk kasus-kasus lain, seperti Masjid Sriwijaya, terutama hibah bansos yang lama juga prosesnya," tutur dia.

    Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah mantan Dirut PDPDE Sumsel merangkap Direktur PT PDPDE Gas Caca Isa Saleh S dan Dirut PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) merangkap Direktur PT PDPDE Gas merangkap Dirut PDPDE Sumsel A Yaniarsyah Hasan.

    Belakangan Alex ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 16 Septembe 2021 bersama Direktur PT DKLN yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT PDPDE Gas sekaligus Direktur PT PDPDE Gas Muddai Madang.

    Alex dijerat Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahu 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    "Itu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Intinya bahwa (Alex) melakukan permintaan alokasi gas bumi, kemudian menyetujui kerja sama PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa yang di situ dicatat oleh Mr MM (Muddai Madang)," jelas Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Kejagung Supardi di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Kamis malam, 16 September 2021.

    Kuasa hukum Alex, Soesilo Aribowo, menampik soal intervensi itu. "Saya belum lagi ketemu Pak Alex, jadi belum sempat tanya. Tapi rasanya itu enggak benar, karena kepentingannya apa ya?" ujar Soesilo melalui pesan singkat kepada Media Indonesia.

    Baca: Kejagung Ungkap Peran Alex Noerdin dalam Kasus Korupsi Gas Bumi
     

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id