MA akan Nonaktifkan Aparatur yang Terjerat OTT

    Dheri Agriesta - 08 September 2017 14:43 WIB
    MA akan Nonaktifkan Aparatur yang Terjerat OTT
    Gedung Mahkamah Agung: Foto: MI/Panca Syurkani
    medcom.id, Jakarta: Mahkamah Agung (MA) mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran etik atau pidana yang dilakukan terhadap jajarannya. Salah satunya dengan menonaktifkan aparatur yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh lembaga hukum.

    Pernyataan ini menyusul OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Bengkulu. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan, MA tak mentoleransi aparat yang terjaring OTT. MA juga menyerahkan penanganan perkara kepada lembaga terkait yang melakukan OTT.

    "MA dengan tegas menyatakan bahwa apabila ada aparatur yang kena OTT, akan dijatuhkan sanksi pada hari itu juga," ujra Abdullah di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat 8 September 2017.

    Abdullah mencontohkan OTT yang terjadi di Pengadilan Negeri Bengkulu. MA tak hanya memberhentikan sementara hakim dan panitera yang terjerat. Pihaknya juga menarik Ketua PN Bengkulu Kaswanto.

    "Pimpinan pengadilan di mana hakim atau panitera itu menjalankan tugas, apabila hakim atau paniteranya melakukan tindak pidana, maka dinonaktifkan hari itu juga," kata dia.

    Ketua PN Bengkulu akan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi. Badan Pengawas, kata Abdullah, akan melihat apakah Kaswanto melakukan peran pengawasan atau tidak. Pengawasan dapat dilihat melalui notulen pembinaan dalam rapat bulanan.

    Jika Kaswanto terbukti melakukan pengawasan, ia akan diaktifkan kembali sebagai Ketua PN Bengkulu. "Maka ketua akan secepatnya diaktifkan kembali untuk memimpin pengadilan," kata Abdullah.

    KPK resmi menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa intensif oleh penyidik.

    Tiga orang tersangka itu antara lain, Hakim PN Tipikor Bengkulu Dewi Suryana, Panitera Pengganti PN Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan dan salah satu pihak swasta yakni Syahdatul Islami. Mereka diduga kuat telah melakukan praktik suap agar vonis salah satu terdakwa korupsi ringan.

    Dalam kasus ini Hakim Suryana dan Panitera Pengganti Hendra Kurniawan telah membuat kesepakatan dengan Syahdatul Islami untuk memberikan vonis ringan terhadap tersangka kasus korupsi kegiatan rutin pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu, tahun 2013, dengan terdakwa Wilson.

    Syahdatul Islami ini diketahui sebagai salah satu keluarga Wilson yang mencoba melobi Hakim Suryana melalui Panitera Pengganti Hendra Kurniawan. Mereka sepakat memberikan uang sebesar Rp125 juta asalkan vonis terhadap Wilson lebih ringan dari tuntutan.

    Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima Suryana dan Hendra Kurniawan ?disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

    Sedangkan sebagai pihak pemberi, Syahdatul Islami disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b dan atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (MBM)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id