Tiga Legislator Jambi Segera Diadili Terkait Korupsi Pengesahan RAPBD

    Fachri Audhia Hafiez - 20 Oktober 2020 18:52 WIB
    Tiga Legislator Jambi Segera Diadili Terkait Korupsi Pengesahan RAPBD
    ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan tiga tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengesahan RAPBD Jambi pada 2017-2018. Ketiganya merupakan mantan legislator Jambi yakni Cornelis Buston (CB), AR Syahbandar (AIS), dan Chumaidi Zaidi (CZ).

    "Penyidik KPK menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum KPK atas nama tersangka CB, AIS, dan CZ," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2020.

    Selama 14 hari jaksa akan menyusun surat dakwaan. Kemudian berkas tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi.

    Baca: Penahanan Enam Tersangka Suap Pengesahan RAPBD Jambi Diperpanjang

    Ketiga tersangka akan menjalani penambahan masa tahanan selama 20 hari. Perpanjangan terhitung sejak 20 Oktober 2020 sampai 8 November 2020 di rumah tahanan (rutan) cabang KPK pada rutan Gedung Merah Putih KPK.

    "Selanjutnya sesuai ketentuan hukum acara pidana, para tersangka dilakukan penahanan lanjutan oleh jaksa penuntut umum masing-masing," ucap Ali.

    KPK telah memeriksa 96 orang saksi terdiri atas anggota DPRD Jambi periode 2014-2019. Beberapa pejabat di lingkungan propinsi Jambi, dan pihak swasta, serta satu orang ahli juga dimintai keterangan.

    Ketiga pimpinan DPRD tersebut diduga turut serta meminta jatah uang 'ketok palu', menagih, dan melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut. Mereka juga meminta jatah proyek dalam kisaran Rp100 juta sampai Rp600 juta per orang.

    Dalam kasus ini, pimpinan fraksi dan komisi DPRD Jambi diduga mengumpulkan para anggotanya untuk kompak satu suara menyikapi RAPBD. Tiap fraksi diduga menerima uang sekitar Rp400 juta sampai Rp700 juta.

    Para tersangka dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id