Kejagung Sita 183 Hektare Tanah Milik Benny Tjokrosaputro

    Siti Yona Hukmana - 16 Februari 2021 11:22 WIB
    Kejagung Sita 183 Hektare Tanah Milik Benny Tjokrosaputro
    Ilustrasi Kejagung. MI/Pius Erlangga
    Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyita aset milik tersangka kasus dugaan korupsi pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Benny Tjokrosaputro (BTS). Aset itu berupa tanah seluas 183 hektare.

    "Barang bukti yang dilakukan penyitaan para hari ini adalah lahan atau pekarangan atas nama tersangka BTS, yaitu 131 eksemplar Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT HT seluas 183 hektare," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Februari 2021.

    Penyitaan dilakukan sebagai barang bukti dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana Investasi pada PT ASABRI. Penyitaan juga dilakukan agar aset tidak berpindah tangan.

    "Tanah seluas 183 hektare itu terletak di Kecamatan Curugbitung (pemekaran Kecamatan Maja), Kabupaten Lebak, Provinsi Banten," ungkap Leonard.

    Total tanah milik Benny Tjokro yang sudah disita sebanyak 596 hektare. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) juga sudah menyita 413 hektare tanah dalam tiga sesi.

    Baca: Kejagung Sebut Ada Aliran Dana dari Benny Tjokro ke Jimmy Sutopo

    Kejagung menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp23, 7 triliun itu. Dua orang terpidana kasus korupsi Jiwasraya, yakni Benny Tjokrosaputro (BTS) dan Heru Hidayat (HH).

    Lalu, tujuh lainnya ialah Direktur Utama (Dirut) ASABRI periode 2011 - Maret 2016, Adam Rachmat Damiri (ARD); Dirut ASABRI periode Maret 2016-Juli 2020, Sonny Widjaja (SW); Dirut Keuangan ASABRI periode Oktober 2008-Juni 2014, BE; Dirut ASABRI periode 2013-2014 dan 2015-2019, HS; Kepala Divisi Investasi ASABRI periode Juli 2012-Januari 2017, Ilham W Siregar (IWS); Dirut PT Prima Jaringan, Lukman Purnomosidi (LP); dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship Jimmy Sutopo (JS).

    Para tersangka dijerat Primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

    Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

    Tersangka Jimmy dikenakan pasal berlapis. Dia satu-satunya tersangka yang sudah dikenakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id