Sejumlah Tempat Terkait Kasus Edhy Prabowo Segera Geledah

    Fachri Audhia Hafiez - 26 November 2020 20:48 WIB
    Sejumlah Tempat Terkait Kasus Edhy Prabowo Segera Geledah
    Ilustrasi. Media Indonesia.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Penggeledahan dilakukan pada Jumat, 26 November 2020.

    "Mudah-mudahan besok akan bisa kita laksanakan penggeledahan secara menyeluruh terhadap proses-proses yang sebagaimana kita ketahui dari hasil penyidikan awal," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 26 November 2020.

    Karyoto tidak menyebut spesifik lokasi giat penggeledahan yang bakal dilaksanakan. Namun, pada Rabu, 25 November 2020, KPK menggeledah Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, serta rumah dinas menteri di Kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

    Menurut Karyoto, ruang yang bakal digeledah telah disegel. KPK akan menelusuri sejumlah bukti dari kasus dugaan korupsi terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 tersebut.

    "Sehingga mungkin dari kemarin tidak ada yang masuk di ruangan yang akan kita geledah," ujar dia.

    Baca: KPK Tahan Dua Tersangka Terkait Ekspor Benih Lobster

    Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK Rabu dini hari, 25 November 2020. Enam tersangka sebagai penerima, yakni Staf Khusus Menteri KP Safri (SAF), Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta (APM), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), istri Staf Menteri KP Ainul Faqih (AF), Amiril Mukminin (AM) serta Edhy Prabowo.

    Satu tersangka sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito (SJT). Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu (Rp1,4 miliar, kurs Rp14.200) dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan untuk berbelanja dengan istri serta Andreau dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

    Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT Aero Citra Kargo (ACK) dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.

    Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id