Penangguhan Soenarko Redam Potensi Gejolak Internal TNI

    Whisnu Mardiansyah - 26 Juni 2019 18:40 WIB
    Penangguhan Soenarko Redam Potensi Gejolak Internal TNI
    Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko (kanan). Foto: Antara/Ampelsa
    Jakarta: Penangguhan penahanan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayor Jenderal Purnawirawan Soenarko dianggap telah meredam potensi gejolak di internal angkatan darat. Soenarko sebelumnya ditahan karena diduga terlibat dalam kasus makar dan penyelundupan senjata. 

    Penahanan Soenarko ditangguhkan sejak Jumat, 21 Juni 2019 atas permintaan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Anggota Komisi III DPR Soemandjaja lantas mengapresiasi sikap panglima.

    Menurut dia, hal tersebut merupakan bentuk solidaritas kepada seniornya. Upaya ini demi mengantisipasi potensi timbulnya gejolak internal angkatan darat. Meski tidak memengaruhi proses hukum, setidaknya secara politik cukup berpengaruh. 

    "Karena itu kalau ada pihak lain yang memberikan jaminan penangguhan penahanan, itu memberikan bobot saja," kata Soemandjaja di Jakarta, Rabu 26 Juni 2019. 

    Menurutnya, penangguhan penahanan diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Dan pihak yang diperbolehkan menangiguhkan penahanan adalah keluarga dan kuasa hukum.

    "Panglima TNI turut menjamin, maka itu menguatkan aspek pemenuhan persyaratan untuk penangguhan," kata dia.

    Anggota Komisi III lainnya Arsul Sani menilai, penangguhan Soenarko merupakan salah satu bentuk sinergitas TNI-Polri. Terlebih penangguhan dijaminkan langsung oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. 

    Arsul menjelaskan, penahanan seseorang dalam sebuah kasus merupakan kebutuhan subyektif penyidik agar kerja-kerja proses penyidikan lancar. Penangguhan penahanan tak masalah apabila penyidik merasa tak menggangu proses penyidikan. 

    "Ya malah bagus kalau kasus-kasus 'high profile' yang menjadi tersangka tidak perlu ditahan. Yang paling penting Polri perlu menjelaskan lebih lanjut," ucapnya. 

    Baca: Ada Lobi di Balik Penangguhan Penahanan Soenarko

    Pengamat politik dan pertahanan, Sidratahta Mukhtar menilai langkah Panglima tersebut sudah tepat. Penangguhan ini meredam gejolak politik dan menjaga kondusifitas pascapilpres 2019. 

    "Saya nilai itu salah satu langkah untuk meredam gejolak di TNI AD khususnya Kopassus," kata Sidratahta.

    Penangguhan penahanan ini jangan dilihat dari bentuk intervensi hukum. Panglima TNI berani mengambil jalan tengah demi mengembalikan suasana yang kembali kondusif dan merebut kembali kepercayaan publik.

    Baca: Moeldoko Dukung Penangguhan Penahanan Soenarko

    "Saya kira potensi konflik khususnya dalam konteks relasi TNI dan Polri yang dibangun antara Kapolri dan Panglima TNI selama dua tahun terakhir akan terganggu," ujarnya.



    (DMR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id