Surat Edaran Cegah Polisi-Jaksa Nakal Dinilai Belum Cukup

    Fachri Audhia Hafiez - 20 November 2019 13:54 WIB
    Surat Edaran Cegah Polisi-Jaksa Nakal Dinilai Belum Cukup
    Anggota Ombudsman Adrianus Meliala. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Ombudsman RI menilai surat edaran yang dikeluarkan Polri dan Kejaksaan Agung agar jajaran tak memeras proyek-proyek di daerah belum cukup. Polri dan Kejaksaan perlu membereskan internal. 

    "Tidak cukup, tak mengubah apa-apa, kalau hanya berakhir dalam bentuk surat edaran saja. Kami mengusulkan Polri dan Kejaksaan Agung bangun tiga hal, supaya tambah greget, menambah dampak dari surat edaran tersebut," kata anggota Ombudsman Adrianus Meliala di Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 20 November 2019.

    Pertama, memaksimalkan kembali penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), baik jajaran Polri maupun Kejaksaan Agung. Polri di tingkatan tertentu atau Kejaksaan Agung dalam kategori II dan I.

    "Mereka yang memiliki kekayaan yang jauh di atas kewajaran maka seyogyanya dipertimbangkan dalam rangka mengisi jabatan tertentu," ujar Adrianus.

    Kedua, mencegah timbulnya penerimaan gratifikasi. Adrianus menyebut kedua institusi kerap berhadapan dengan pengusaha, investor, bahkan masyarakat sipil yang dikhawatirkan memicu timbulnya penerimaan gratifikasi.

    Sederhananya, ketika ada pihak yang tersangkut hukum maka kedua instansi kerap berhadapan langsung dengan masyarakat sipil, pengusaha dan sebagainya, baik dalam kepengurusan dokumen atau semacamnya. Adrianus khawatir kedekatan itu membawa pemberian yang dianggap 'utang budi' kepada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan itu.

    "Yang bisa saja kemudian dianggap sebagai orang yang lingkup persahabatan, pertemanan, tapi tidak secara langsung secara rutin yang namanya utang budi," ujar Adrianus.

    Ketiga, mengurangi interaksi secara personal antara penegak hukum dan pihak penggarap proyek. Adrianus menjelaskan di Kejaksaan Agung terdapat Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) baik tingkat pusat maupun daerah.

    Berdasarkan kajian Ombudsman, tim ini secara komposisi baik. Sebab, dapat membantu pihak proyek dalam pengeluaran anggaran.

    Peran tim ini memberikan solusi agar berani merancang anggaran tanpa takut tersandung kasus lantaran menyesuaikan dengan koridor hukum yang berlaku.

    Adrianus mengungkapkan pihaknya menemukan kontak personal tanda 'terima kasih' sehingga oknum penegak hukum menerima hadiah. "Lama-lama bukan ngasih, tapi sebagai tarif, lama-lama sebagai keharusan," ujar dia.

    Ombudsman menyarankan implementasi tugas dan peran TP4 cukup dijangkau dengan aplikasi. Ini agar pihak-pihak sudah diarahkan menangani atau konsultasi permasalahan oleh pihak proyek.

    "Misal kami punya masalah begini-begini pak, lalu dari sana dijawab harus begini, sudah punya dokumennya. Melalui aplikasi itu bisa mengurangi kontak personal yang kemudian ada memasang tarif. Dikurangi kontak antara petugas dengan penerima layanan mengarah kepada korupsi," ujar Adrianus.

    Kejaksaan Agung meminta gubernur, bupati, dan wali kota menolak permintaan uang, barang, intervensi, dan intimidasi dari jaksa nakal di daerah. Permintaan tersebut disampaikan secara resmi melalui surat nomor R-1771/D/Dip/11/2019 yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Jan Samuel Maringka tertanggal 14 November 2019.

    Kapolri Jenderal Idham Azis meminta tidak ada anggota kepolisian termasuk Kapolres meminta 'jatah proyek' pada kepala daerah. Hal itu kemudian ditindaklanjuti Kadivpropam Mabes Polri Listyo Sigit Pabowo dengan mengeluarkan surat edaran bernomor R/2029/XI/2019 yang diterbitkan pada 15 November 2019.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id