Kivlan Zen Minta Perlindungan Hukum kepada Wiranto

    Siti Yona Hukmana - 14 Juni 2019 21:38 WIB
    Kivlan Zen Minta Perlindungan Hukum kepada Wiranto
    Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein usai diskusi kantor PB HMI kawasan Pasar Rumput, Jaksel. Foto: MTVN/Nur Azizah
    Jakarta: Tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal, Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan jaminan penangguhan penahanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. Permohonan serupa juga dilayangkan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu. 

    Kuasa Hukum Kivlan, Muhammad Yuntri mengatakan salah satu alasan kliennya meminta perlindungan kepada dua pejabat itu lantaran merasa kasusnya sarat muatan politis. Indikasinya, kata Yuntri, konferensi pers terkait kasus yang membelit Kivlan kerap dilakukan di Kantor Kemenkopolhukam. 

    "Pertanyaan kami, kenapa konferensi pers di kantor Menkopolhukam. Kan kalau di sana ya ada politik-politiknya. Orang akan konotasinya (konflik) antara Pak Kivlan dan Pak Wiranto, sampai sumpah pocong segala kan," kata Yuntri di Markas Polda Metro Jaya, Jumat, 14 Juni 2019.

    Baca: Wiranto Tantang Kivlan Zen Sumpah Pocong

    Yuntri berdalih permohonan perlindungan dilayangkan terhadap Wiranto lantaran merupakan pejabat publik. Menurut Yuntri, sebagai masyarakat biasa, kliennya berhak meminta perlindungan kepada dua institusi negara yang merupakan milik publik tersebut. 

    "Kita minta perlindungan ke institusi negara yang berkompeten. Kita minta kepada Menkopolhukam artinya jabatan beliau. Beliau (Wiranto) kan punya kita bersama, bukan cuma seseorang," ujarnya.

    Menurut Yuntri, surat itu sudah dikirim dan diterima oleh Wiranto. Namun, kata dia, Wiranto ogah merespons surat tersebut. "Surat sudah disampaikan, cuma permasalahannya yang saya dengar dari wartawan, Pak Menkopolhukam tidak berkenan," ungkapnya. 

    Kivlan ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal pada Rabu, 29 Mei 2019. Mantan Kepala Staf Kostrad itu ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Guntur selama 20 hari ke depan. 

    Selain kepada Menkopolhukam dan Menhan, surat permohonan perlindungan hukum juga dikirim kepada Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI Bambang Taufik, Panglima Kostrad Letjen Harto Karyawan, dan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen I Nyoman Cantiasa.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id