179 Hakim dan Aparatur Peradilan Diganjar Sanksi Disiplin

    Yurike Budiman - 28 Desember 2019 13:54 WIB
    179 Hakim dan Aparatur Peradilan Diganjar Sanksi Disiplin
    Konferensi pers Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung. Foto: Medcom.id/Yurike Budiman
    Jakarta: Sepanjang 2019, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 179 orang yang terdiri dari hakim dan aparatur peradilan. Dari total yang terkena hukuman disiplin tersebut, jumlah tertinggi terdiri dari 85 orang Hakim ditambah 1 orang Hakim ad hoc, 20 orang panitera pengganti dan 19 orang staf.

    "Jadi sementara masih Hakim yang tertinggi. Hakim ini selalu tertinggi (setiap tahun), sebab jabatan Hakim itu sangat sensitif," kata Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Hatta Ali, di Gedung MA saat refleksi akhir tahun, Jumat, 27 Desember 2019.

    Jenis hukuman disiplin berat dijatuhkan terhadap 69 orang. Hukuman sedang 29 orang dan hukuman ringan 81 orang. Ali mengakui jabatan hakim paling rentan terkena hukuman. Misalnya seorang hakim kebetulan bertemu dengan salah satu pihak yang berperkara.

    "Apalagi itu dengan unsur kesengajaan ini pasti sudah terkena hukuman disiplin," kata Ali.

    Di samping itu, Badan Pengawas Mahkamah Agung juga aktif melakukan penindakan pada 2019. Operasi tim saber pungli Badan Pengawasan berhasil melakukan tangkap tangan terhadap panitera Pengadilan Negeri Jepara dan panitera muda perdata di Pengadilan Negeri Wonosobo.

    "Jadi bukan hanya KPK saja yang bisa OTT tetapi Badan Pengawasan berpengaruh juga dan bisa melakukannya. Sebelum Badan Pengawasan turun, mereka sudah menyampaikan lebih dulu kepada saya," kata Hatta.

    Selama ini, jika Badan Pengawas MA turun untuk melakukan OTT kepada hakim-hakim nakal, semua dilakukan tanpa terekspos media dan khalayak umum. 

    Ali memang menghendaki jangan sampai ada OTT yang bocor. Karena sifatnya rahasia dan harus ditangani langsung oleh MA.

    "Siapapun tidak boleh tahu, yang boleh tahu hanya saya dan yang akan turun ke lapangan. Sebab kalau ini bocor, tidak mungkin terjadi OTT," ungkapnya.

    MA juga berkoordinasi dengan Komisi Yudisial dalam menjaga harkat dan martabat hakim Indonesia. Hatta mengatakan pihaknya 100 persen merespons rekomendasi Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ke hakim terlapor sesuai peraturan yang berlaku.

    Data Badan Pengawasan, pada 2019 terdapat 41 rekomendasi penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial. Sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti, 19 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkut masalah teknis yudisial, 5 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkut substansi putusan, dan 6 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor sudah dijatuhi sanksi oleh MA atas kasus yang sama.



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id