Penyuap Romahurmuziy Dituntut Dua Tahun Bui

    Fachri Audhia Hafiez - 17 Juli 2019 20:07 WIB
    Penyuap Romahurmuziy Dituntut Dua Tahun Bui
    Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
    Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi, dua tahun penjara. Terdakwa kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag itu terancam denda Rp150 juta subsider enam bulan kurungan.

    "Kami selaku penuntut umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata JPU KPK Abdul Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2019.

    Muafaq terbukti menyuap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romi) senilai Rp91,4 juta. Suap terkait pengangkatannya sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Romi baik secara langsung maupun tidak langsung mengintervensi pengangkatan Muafaq.

    Perkara ini bermula dari Muafaq yang mengetahui tidak masuk dalam bursa calon Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Dia kemudian menemui Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin, guna memperoleh jabatan strategis tersebut.

    Muafaq menyampaikan hal serupa kepada sepupu Romi, Abdul Rochim. Rochim menyanggupi dan mengatur pertemuan Muafaq dengan Romi.

    Baca: Menag Mengakui Terima Rp10 Juta dari Pejabat Kemenag

    Atas arahan Rochim, Muafaq menemui Romi di sebuah hotel di Surabaya pada pertengahan Oktober 2018. Muafaq meminta dijadikan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Romi pun menyanggupinya.

    Penyerahan suap kepada Romi dilakukan bertahap. Terhitung sejak 17 Januari 2019-14 Maret 2019, uang yang diberikan kepada Romi sebesar Rp41,4 juta. Pada 15 Maret 2019, Muafaq kembali memberikan uang sebesar Rp50 juta kepada Romi.

    JPU mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutannya. Hal yang memberatkan antara lain, tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan hal yang meringankan ialah Muafaq berterus terang terhadap perbuatannya dan menyampaikan penyesalan.

    "Terdakwa juga bersikap sopan dalam persidangan," ujar Abdul Basir.

    Atas perbuatannya, Muafaq diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id