Nurdin Halid Sampaikan Somasi Kedua ke Dirjen PP Kemenkumham

    Anggi Tondi Martaon - 01 Agustus 2020 13:07 WIB
    Nurdin Halid Sampaikan Somasi Kedua ke Dirjen PP Kemenkumham
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Politikus Golkar Nurdin Halid melalui kuasa hukumnya menyomasi Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-Undangan (PP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Widodo Ekatjahjana. Somasi ini buntut dualisme kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

    Somasi disampaikan Nurdin karena ingin meminta jawaban dari Widodo atas pendapat hukum yang diberikan kepada kepengurusan Dekopin pimpinan Sri Untari Bisowarno. Pendapat hukum tersebut dituangkan dalam surat bernomor PP.PPE.06.03-1017, Kamis, 2 Juli 2020.

    Tim advokasi Nurdin, Muslim Jaya Butarbutar, menyampaikan protes ini somasi kedua yang disampaikan pihaknya kepada Widodo. Somasi pertama disampaikan pada Selasa, 14 Juli 2020, dan tidak memperoleh jawaban memuaskan.

    “Dan akan ditindaklanjuti dengan surat ketiga apabila iktikad baik kami untuk mengklarifikasi tidak direspons,’’ kata Muslim dalam keterangan tertulis, Sabtu, 1 Agustus 2020.

    Tim kuasa hukum Nurdin menegaskan kepengurusan Sri Untari Bisowarno menyalahi aturan. Penilaian tersebut berlandaskan bukti lapangan pertemuan di 11-14 November 2019 di Hotel Claro, Makassar, bukan kegiatan musyawarah nasional (Munas) Dekopin.

    "Pihak hotel menyatakan memang ada pertemuan di Jade Hall yang berkapasitas 50 orang, namun bukan munas Dekopin," ungkap dia.

    Selain itu, penyelenggaraan munas di Makassar bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan ini merupakan hasil diskusi Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskasi) Universitas Jember di Hotel Grand Valonia pada 20-21 Juli 2020.

    Dia menilai pendapat hukum yang diberikan Widodo kepada kepengurusan Sri Untari Bisowarno sebagai bentuk intervensi. Dia sangat menyayangkan sikap tersebut.

    "Dirjen Perundang-Undangan haruslah bersikap hati-hati, cermat dan tidak gegabah mengeluarkan suatu pendapat hukum yang dapat merugikan orang lain," sebut dia.

    Selain meminta hak jawab, Muslim menyampaikan pihaknya mengkaji apakah ada unsur pidana memberikan keterangan palsu dalam pendapat hukum tersebut. Jika terdapat unsur pidana, pihaknya akan menempuh jalur hukum.

    "Maka kami akan melaporkan saudara kepada yang berwajib,’’ kata Muslim.

    Baca: Dekopin Masih Berupaya Agar Bukopin Tak Dikuasai Asing

    Surat somasi itu ditembuskan ke sejumlah pejabat negara. Mereka meliputi Presiden Jokowi, Mentei Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laloy, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, pimpinan DPR dan Komisi VI DPR, serta Ombudsman. 

    Salinan surat itu juga dikirimkan kepada jajaran Dekopin. Mereka meliputi penasihat, Dewan Pakar, Pengawas, dan pengurus Dekopin di daerah.




    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id