DPR Klaim Pengaturan Penyadapan Demi Kepastian Hukum

    Rifaldi Putra irianto - 03 Februari 2020 17:48 WIB
    DPR Klaim Pengaturan Penyadapan Demi Kepastian Hukum
    Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: DPR mengungkapkan alasan pengaturan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Langkah itu diklaim untuk memberikan kepastian hukum.

    "Penyadapan ini amanah Mahkamah Konstitusi (MK) harus diatur melalui UU. Selama ini KPK kan tidak punya aturan mainnya," kata anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan dalam sidang uji materi di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 3 Februari 2020.

    Menurut dia, penyadapan dibahas di UU KPK mengingat UU terkait penyadapan belum selesai dibahas di DPR. Dia pun menilai tak ada aturan yang dilanggar dalam pembentukan kebijakan ini.

    Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan revisi UU KPK justru dilakukan untuk menguatkan KPK. Lembaga Antirasuah dibenahi dari aspek kelembagaan, manajemen perkara, sumber daya manusia (SDM), hingga tata kelola keuangan.

    "Coba buktikan dulu kalau memang ini menghambat, menganggu jalannya proses penegakan hukum, mengintervensi giat-giat penegakan hukum. Kalau teman-teman lihat baru beberapa hari saja sudah dilakukan OTT (operasi tangkap tangan)," ungkap dia,

    Senada dengan DPR, pemerintah menegaskan revisi UU KPK terkait dengan penyadapan bertujuan untuk dapat memberikan jaminan hukum. Pemerintah menginginkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, diutamakan. 

    "Ketentuan Pasal 12B terhadap Dewan Pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, merupakan norma yang dilandaskan bahwa penyadapan merupakan perbuatan yang secara umum dilarang atau ilegal. Dengan alasan bahwa penyadapan dapat digunakan sebagai kejahatan, namun secara hukum juga dapat menjadi legal," terang Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Agus Haryadi.

    Menurut dia, penyadapan tanpa izin merupakan perbuatan melanggar hukum. Untuk itu, revisi UU KPK terkait izin penyadapan dibuat demi menyempurnakan substansi tentang kewenangan penyadapan.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id