KPK Panggil Istri Nurhadi

    Candra Yuri Nuralam - 11 Februari 2020 11:27 WIB
    KPK Panggil Istri Nurhadi
    KPK Ilustrasi. Foto: MI
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil istri eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida. Tin akan diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam perkara di MA pada 2011-2016.

    "Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HS (Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Februari 2020.

    Istri Hiendra, Lusi Indriati, juga akan dipanggil penyidik KPK. Lusi akan digali seputar hubungannya dengan sang suami.

    "Untuk tersangka, KPK memanggil seorang Advokat bernama Yosef B Badeoda, dan seorang karyawan swasta bernama Albert Christian Kairupan," ujar Ali.

    KPK sebelumnya sudah dua kali memanggil Nurhadi dan Hiendra untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun, keduanya terus mangkir.

    KPK Panggil Istri Nurhadi
    Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman, Tin Zuraida. Foto: Dhemas Reviyanto/Antara

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni, Nurhadi, menantu Nurhadi, Rezky Herbiono, dan Hiendra.
     
    Nurhadi dan Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA pada 2011-2016 senilai Rp46 miliar. Suap diterima Nurhadi dan menantunya dari dua pengurusan perkara perdata di MA.
     
    Perkara pertama melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kedua, pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT, total penerimaannya mencapai Rp33,1 miliar.
     
    Sedangkan gratifikasi diterima Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016, totalnya sekitar Rp12,9 miliar. Gratifikasi ini berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.
     
    Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
     
    Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id