KPK Diminta Selisik Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Pajak

    Achmad Zulfikar Fazli - 06 Oktober 2021 19:02 WIB
    KPK Diminta Selisik Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Pajak
    Gedung Merah Putih KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mendalami fakta persidangan dalam perkara dugaan suap mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani. KPK jangan segan menjerat siapa pun yang terlibat rasuah, termasuk menjadikan korporasi sebagai tersangka.

    "Ya, untuk korporasi harus dilakukan penyidikan secara mendalam dan menyeluruh. Sehingga, apabila benar-benar korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, maka korporasi dapat dibubarkan dan orang-orang yang melakukan praktik tax evasion dijerat pidana," kata Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch Akbar Hidayatullah saat dihubungi, Rabu, 6 Oktober 2021.

     



    Berdasarkan fakta persidangan terdahulu, nama pemilik PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin) Mu’min Ali Gunawan. serta General Manager PT Gunung Madu Plantations (GMP) Lim Poh Cing mencuat dalam perkara tersebut. Teranyar, nama pemilik Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) disebut meminta konsultan pajak, Agus Susetyo, mengondisikan pengurangan nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) PT Jhonlin Baratama.

    Akbar menerangkan salah satu praktik tax evasion yang sering terjadi ialah dengan cara-cara pengurangan kewajiban wajib pajak atau kelebihan bayar pajak (restitusi). "Karena oknum otoritas pajak bermain dengan diskresi-diskresi di situ," kata dia.

    Menurut Akbar, KPK harus menyelisik keterlibatan korporasi dalam kasus rasuah ini. Akbar menilai pemidanaan korporasi bukan hal baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk KPK.

    Namun, upaya itu tetap butuh kerja keras dan komitmen pimpinan KPK sebagai salah satu penentunya. "Jika ditemukan bukti-bukti yang kuat, tidak ada alasan bagi KPK meminta pertanggungjawaban hukum. Tidak boleh ada tebang pilih, jangan ada satu pihak merasa aman. Kita harap betul betul persamaan di depan hukum dipegang aparatur penegak hukum,” kata dia.

    Baca: Jaksa Ungkap Peran Haji Isam Mengondisikan Pajak PT Jhonlin Baratama

    Dari enam orang yang telah diperiksa dan menjadi tersangka, belum ada yang mengarah ke pemilik atau petinggi korporasi. Padahal dalam surat dakwaan dan keterangan para saksi, terdapat indikasi keterlibatan mereka.

    Dengan terungkapnya fakta di persidangan, KPK harus sigap memeriksa semua nama yang disebut sebelum terlambat. Apalagi, pimpinan KPK berjanji memaksimalkan penanganan kasus korupsi korporasi.

    Dia juga menilai KPK perlu menyelidiki kasus itu secara ekstensif. Yaitu, apakah pengurangan nilai pajak hanya terjadi di tiga perusahaan dimaksud atau ada kaitannya dengan perusahaan lain dalam satu group.

    “Ini biar terang benderang. Segala kemungkinan perlu diselidiki,” ujar dia.

    Jika ditemukan bukti kuat atas keterlibatan korporasi yang secara meyakinkan menguntungkan atau menambah aset perusahaan, sanksi pidana harus dijatuhkan. “Ya bisa pembayaran denda, uang pengganti atau bisa juga penutupan seluruh atau sebagian perusahaan,” tegas dia.

    Sebelumnya, JPU KPK Takdir Suhan mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) mantan Tim Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Yulmanizar, dalam sidang kasus dugaan korupsi pajak di Pengadilan Tipikor, Jakarta. BAP menyebutkan pertemuan antara tim pemeriksa pajak dan konsultan pajak PT Jhonlin Baratama, Agus Susetyo.
     
    "Saya tambahkan bahwa pada saat pertemuan dengan Agus Susetyo ini, dalam penyampaiannya atas permintaan pengondisian nilai surat ketetapan pajak (SKP) PT Jhonlin Baratama," ujar Takdir saat membacakan BAP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 4 Oktober 2021.
     
    Menurut jaksa, nilai pajak PT Jhonlin Baratama dikondisikan sebesar Rp10 miliar. PT Jhonlin Baratama sejatinya memiliki nilai kurang pajak Rp63 miliar. Haji Isam disebut berupaya mengondisikan nilai pajak itu.

    Sementara itu, KPK memastikan akan mendalami keterlibatan Haji Isam dalam kasus dugaan rasuah perpajakan. "Fakta keterangan saksi dimaksud tentu akan didalami lebih lanjut pada pemeriksaan saksi-saksi pada beberapa sidang berikutnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri kepada Medcom.id.

    Ali mengatakan KPK akan mengulik keterlibatan Haji Isam dalam persidangan ke depannya. Peran Haji Isam juga akan didalami dengan memeriksa saksi dan barang bukti.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id