KPK Pastikan Dalami Aliran Dana Bupati Kuansing

    Candra Yuri Nuralam - 20 Oktober 2021 08:26 WIB
    KPK Pastikan Dalami Aliran Dana Bupati Kuansing
    Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers OTT Bupati Kuansing Andi Putra. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami aliran uang haram ke Bupati Kuansing Andi Putra. Andi diduga telah menerima uang Rp700 juta untuk perpanjangan izin hak guna usaha sawit di Kuansing, Riau.

    Semua pihak yang ikut menikmati uang haram bersama Andi juga bakal ditelusuri. Termasuk, pihak pemberi suap.

     



    "Saya pikir kalau bagaimana aliran dana nanti mengalir ke sana ke sini tentu akan berkembang dalam hal pemeriksaan teman-teman penyidik," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Jakarta, Rabu, 20 Oktober 2021.

    Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya bakal tancap gas usai kasus ini dibongkar. Saat ini, KPK masih mencari bukti uang maupun barang yang diterima Andi. KPK juga masih belum menemukan bukti adanya pihak lain yang ikut menikmati uang haram tersebut.

    "Sampai saat ini tentu kita tidak melakukan kegiatan yang menduga-duga, tanpa ada alat bukti, kemudian hanya melakukan perkiraan saja," ujar Setyo.

    KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso.

    Kasus ini bermula saat Sudarso mencoba menghubungi Andi agar perizinan hak guna usaha lahan kebun sawit yang dikelola perusahaannya direstui di wilayahnya. Saat itu, izin hak guna usaha kebun sawit perusahaan milik Suharso akan berakhir pada 2024.

    Tak lama setelah permintaan itu, Sudarso dan Andi bertemu. Dalam pertemuannya, Andi menyebut perpanjangan hak guna usaha yang dibangun di wilayahnya membutuhkan uang minimal Rp2 miliar.

    Baca: KPK: Pemerintah Perbaiki Kualitas Sawit, Bupati Kuansing Malah Korupsi

    KPK menduga dalam pertemuan itu tidak hanya membahas cara perpanjangan hak guna usaha yang dibangun. Sudarso juga memberikan sejumlah uang ke Andi dalam kesepakatannya. Uang itu diberikan dalam dua tahap.

    Tahap pertama, Suharso memberikan Rp500 juta ke Andi sekitar September 2021. Lalu, pemberian kedua, Suharso menyerahkan Rp200 juta ke Andi pada 18 Oktober 2021. Total, Andi diduga telah mengantongi Rp700 juta dari Suharso.

    Suharso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Sementara itu, Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id