Eks Menag Hiraukan Rekomendasi KASN

    Kautsar Widya Prabowo - 30 Oktober 2019 17:24 WIB
    Eks Menag Hiraukan Rekomendasi KASN
    Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin. Foto: Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli
    Jakarta: Eks Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin disebut ngotot meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mempertimbangkan Haris Hasanuddin menjadi kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim). KASN sedianya merekomendasikan Haris tak diloloskan.

    Eks Kepala Biro Kepegawaian Kemenag Ahmadi menyebut surat KASN yang berisikan Haris tidak memenuhi syarat dalam seleksi telah diterima Lukman. Pasalnya, Haris sempat terkena sanksi pegawai negari sipil (PNS). 

    "Beliau merasa surat buat ke KASN agar Haris dapat dipertimbangkan, meski (surat permintaan Lukman) tidak dijawab oleh KASN," kata Ahmadi dalam kesaksian untuk terdakwa M Romahurmuziy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019.

    Surat penolakan dari KASN sudah dilayangkan sebanyak dua kali kepada Lukman Hakim. Surat yang dikirim menjelaskan Haris tidak memenuhi persyaratan untuk menduduki kursi kepala Kanwil Kemenag Jatim. 

    "Pada akhirnya Pak Menteri (Lukman) tetap melantik (Haris)," tutur Ahamdi. 

    Mendengar keterangan tersebut, Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri geram. Dia menyebut KASN adalah lebaga independen yang dapat ikut memberikan penilaian apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan atau tidak.

    "Ya gitulah kalau Menteri Agamanya sudah suka orang itu (Haris), bagaimana. Ya saya kira semua kementerian, percuma jadinya lembaga ini lembaga itu (rekomendasinya) diangkangi semua, enggak ada artinya," pungkas Hakim Fahzal.

    Dalam kasus ini, Romy didakwa menerima suap Rp325 juta dari Haris dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi, Rp91,4 juta. Perbuatan itu bertentangan dengan posisinya sebagai anggota DPR periode 2014-2019 atau selaku penyelenggara negara.

    Suap diterima eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu secara bertahap dari Januari-Maret 2019. Perbuatan rasuah ini diduga dilakukan bersama-sama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam pengangkatan jabatan Haris sebagai kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur.

    Romy didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU)  Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id