KPK Dukung Penertiban Wisata Pulau Tegal Mas

    Juven Martua Sitompul - 06 Agustus 2019 16:42 WIB
    KPK Dukung Penertiban Wisata Pulau Tegal Mas
    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat meninjau praperadilan Ketua DPR Setya Novanto. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penghentian operasi dermaga penyeberangan Sari Ringgung dan kawasan wisata Pulau Tegal Mas, Lampung. Kegiatan lokasi disetop hingga pengelola menyelesaikan perizinan reklamasi dan membayar pajak.

    Penyegelan ini dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. KPK menilai pemerintah memang harus tegas agar pelanggaran tidak terjadi lagi. 

    "Dengan melakukan pemulihan atas apa yang telah dilakukan sebelumnya terhadap wilayah pesisir pantai, kemudian memerintahkan kepada pengelola untuk mengurus izin kepada pemerintah kabupaten dan provinsi serta menunaikan kewajiban membayar pajak," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Pantai Ringgung, Pesawaran, Selasa, 6 Agustus 2019.

    Penghentian ini, menurut Saut, untuk memastikan semua pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). KPK memberi waktu kepada pengelola untuk menyelesaikan perizinan maupun kewajiban pajak.

    "Dan jika tidak dipenuhi, penghentian total semua kegiatan akan dilakukan," ujarnya.

    Tim Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Penanganan Pelanggaran, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Ruang Laut, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah mengawasi Pantai Ringgung dan Pulau Tegal selama 16-19 Maret 2019. KLHK dan KKP lalu turun ke lapangan pada 17-21 Juni 2019.

    Di Pantai Ringgung, Marita, pelanggaran reklamasi ditemukan. Perairan Ringgung berada di dalam perairan Teluk Lampung bagian utara, tidak jauh dari lokasi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL).

    Di Pulau Tegal Mas, penanggungjawab kegiatan di Pulau Tegal, Thomas A Rizka, disebut bermaksud menguasai seluruh pulau dan mengubahnya menjadi kawasan wisata Tegal Mas. Kegiatan ini dilaksanakan mulai Desember 2017 dengan pembersihan lahan melalui memotong hampir seluruh vegetasi pantai atau di sepanjang pantai Pulau Tegal.

    Proses dilanjutkan dengan pembentukan lahan, pembangunan pondok, fasilitas wisata, reklamasi pantai, dan publikasi. Pembangunan dan pengelolaan tanpa izin terkait dengan Pantai Ringgung, Marita, dan Pulau Tegal Mas diduga telah merugikan keuangan daerah.

    Tak hanya itu, obyek wisata Tegal Mas juga diketahui sudah beroperasi dan melayani wisatawan. Padahal, Tegal Mas belum memiliki izin pengelolaan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, dan izin lingkungan.

    Baca: Pemerintah Setop Reklamasi Ilegal di Belitung

    Vila yang dibuat juga sudaah ditawarkan dan terjual dengan harga mencapai miliaran rupiah per unit. Dugaan pelanggaran ini telah menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung, berupa merusak ekosistem terumbu karang dan padang lamun.

    KPK menilai kegiatan yang dilakukan tanpa analisa ini akan menimbulkan dampak pada lingkungan dan sosial yang tak terukur. Kegiatan ini juga menurunkan integritas pemerintah dan penegak hukum di mata masyarakat.

    "Pelanggaran izin pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil diduga juga terjadi di banyak daerah lain. Di Provinsi Lampung sendiri terdapat 132 pulau-pulau kecil termasuk 24 pulau kecil di Kabupaten Pesawaran," pungkas Saut.

    (OGI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id