Eks Staf Pejabat Kemenag Diperiksa KPK

    Candra Yuri Nuralam - 20 Februari 2020 11:30 WIB
    Eks Staf Pejabat Kemenag Diperiksa KPK
    Ilustrasi KPK. Foto: Medcom/Fachrie Audhia Hafiez
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan staf Direktorat Jenderal Pendidikan Kementerian Agama Syahruzad Syam. Ia diperiksa terkait kasus dugaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2011.

    "Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka USM (eks Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Undang Sumantri)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis 20 Februari 2020.

    Korps Antirasuah bakal mendalami hubungan Syam dan Undang. Keterangan diperlukan untuk melengkapi berkas perkara kasus rasuah proyek Kemenag 2011.

    Eks Staf Pejabat Kemenag Diperiksa KPK
    Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom/Arga Sumantri.

    KPK juga memanggil mantan Kepala Bagian Keuangan Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Syaban Muhammad dan seorang ibu rumah tangga, Syamsidar. Keduanya juga bakal diselisik sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Undang.

    KPK menetapkan Undang sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Kemenag. Penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan perkara yang menjerat mantan anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetia. Zulkarnaen sudah divonis 15 tahun penjara, sedangkan Dendy 8 tahun bui.

    Undang diduga korupsi di dua proyek di Kemenag. Dia mencari untung dari pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk madrasah sanawiah dan pengadaan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk madrasah sanawiah dan madrasah aliah di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama pada 2011.

    Kerugian negara di kedua kasus ini diperkirakan mencapai Rp16 miliar. Pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk Madrasah sanawiah negara merugikan negara Rp12 miliar sedangkan pengembangan sistem komunikasi mencapai Rp4 miliar. 

    Undang dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id