Rizal Ramli Diminta Perkuat Argumen Gugatan UU Pemilu

    Fachri Audhia Hafiez - 22 September 2020 00:27 WIB
    Rizal Ramli Diminta Perkuat Argumen Gugatan UU Pemilu
    Sidang gugatan eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli terhadap sistem presidential threshold melalui akun YouTube 'Mahkamah Konstitusi RI'. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) meminta mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli memperbaiki gugatan terkait uji materi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. MK meminta Rizal memperkuat argumentasi mengenai dalil mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan presiden yang akan datang.

    Rizal Ramli ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2024. Rizal Ramli merasa dirugikan secara konstitusional terhadap sistem presidensial threshold.

    "Harus dibangun argumentasi supaya meyakinkan Mahkamah, apa sesungguhnya yang bisa kemudian secara faktual atau secara substansial bisa meyakinkan Mahkamah," kata hakim anggota Suhartoyo saat persidangan yang ditayangkan melalui akun YouTube 'Mahkamah Konstitusi RI', Senin, 21 September 2020.

    Nasihat hakim tersebut menanggapi penjelasan kuasa hukum pemohon, Refly Harun, yang menyebut empat partai dirugikan tak bisa mengajukan calon presiden saat Pemilu 2019. Mahkamah meminta pemohon menjelaskan pihak-pihak yang dirugikan agar tak menimbulkan ambiguitas.

    Pemohon diharapkan memperbaiki dengan menegaskan hal tersebut. Kemudian menguraikan kedudukan hukum atau legal standing mengenai pencalonan Rizal Ramli.

    "Supaya semakin dielaborasi memberikan spektrum pemahaman kepada Mahkamah bahwa pemohon ini adalah warga negara yang benar-benar akan mencalonkan diri sebagai presiden pada pilpres," ujar Suhartoyo.

    Hakim anggota Daniel Yusmic Pancastaki Foekh juga meminta pandangan baru yang kekinian terhadap gugatan dengan nomor perkara 74/PUU-XVIII/2020 tersebut. Sebab, Pasal 222 sudah sering diuji dan seluruhnya ditolak MK.
     
     

    "Sudah 13 permohonan. Hari ini berarti yang ke-14, saya kira kuasanya pasti sudah mempelajari sejumlah permohonan yang sudah masuk dan diputuskan oleh Mahkamah," ujar Daniel.

    Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, juga berpandangan serupa. Arief meminta pemohon  memberikan contoh situasi baru agar gugatan tersebut layak diuji. Sehingga, Mahkamah bisa mengubah pendirian terhadap putusan sebelumnya.

    "Bisa dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, dan konstitusional normatif. Coba diuraikan itu, sehingga Mahkamah itu betul-betul 'teriak' (bahwa) itu ada kondisi, situasi, dan kosmologi baru yang harus kita mengubah pendirian," jelas Arief.

    Rizal Ramli bersama Abdulrachim Kresno menggugat Pasal 222 ke MK karena ingin meniadakan sistem presidential threshold. Pasal itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Partai mesti memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah di level nasional pada pemilu sebelumnya untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.

    Presidential threshold dinilai merugikan partai baru yang ingin mencalonkan presiden dan wakil presiden. Selain itu sistem tersebut diklaim sering dijadikan politik uang.

    (REN)
    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id