Rizal Ramli Diminta Perkuat Argumen Gugatan UU Pemilu

    Fachri Audhia Hafiez - 22 September 2020 00:27 WIB
    Rizal Ramli Diminta Perkuat Argumen Gugatan UU Pemilu
    Sidang gugatan eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli terhadap sistem presidential threshold melalui akun YouTube 'Mahkamah Konstitusi RI'. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

    "Sudah 13 permohonan. Hari ini berarti yang ke-14, saya kira kuasanya pasti sudah mempelajari sejumlah permohonan yang sudah masuk dan diputuskan oleh Mahkamah," ujar Daniel.

    Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, juga berpandangan serupa. Arief meminta pemohon  memberikan contoh situasi baru agar gugatan tersebut layak diuji. Sehingga, Mahkamah bisa mengubah pendirian terhadap putusan sebelumnya.

    "Bisa dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, dan konstitusional normatif. Coba diuraikan itu, sehingga Mahkamah itu betul-betul 'teriak' (bahwa) itu ada kondisi, situasi, dan kosmologi baru yang harus kita mengubah pendirian," jelas Arief.

    Rizal Ramli bersama Abdulrachim Kresno menggugat Pasal 222 ke MK karena ingin meniadakan sistem presidential threshold. Pasal itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Partai mesti memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah di level nasional pada pemilu sebelumnya untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.

    Presidential threshold dinilai merugikan partai baru yang ingin mencalonkan presiden dan wakil presiden. Selain itu sistem tersebut diklaim sering dijadikan politik uang.

    (REN)
    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id