KPK Tahan Politikus PBB dengan Tangan Diborgol

    Fachri Audhia Hafiez - 11 Januari 2019 21:01 WIB
    KPK Tahan Politikus PBB dengan Tangan Diborgol
    Politikus Partai Bulan Bintang Ferry Suando Tanuray Kaban selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Medcom.id/Fachri
    Jakarta: Politikus Partai Bulan Bintang Ferry Suando Tanuray Kaban selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia merupakan tersangka kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
     
    Eks anggota DPRD Sumatera Utara itu diperiksa selama sembilan jam. Ferry keluar dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 19.40 WIB, menggunakan rompi oranye dengan tangan diborgol.
     
    Ferry enggan menanggapi pertanyaan wartawan. Dia langsung menuju mobil tahanan yang membawanya ke rumah tahanan (rutan) di belakang gedung Merah Putih KPK.
     
    "FST (Ferry Suando Tanuray Kaban), ditahan di Rutan Cabang KPK di belakang gedung merah putih KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.
     
    Tak hanya Ferry, KPK juga menahan anggota DPRD Sumatera Utara lainnya, Dermawan Sembiring. Dia dititipkan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dermawan merupakan salah satu pihak yang mengembalikan uang pada KPK sekitar Rp150juta.
     
    "Kami hargai sikap kooperatif tersebut dan tentu akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan," ujar Febri.
     
    Dengan demikian seluruh tersangka anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka telah ditahan. Sebagian di antaranya telah masuk ke persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
     
    Sebelumnya, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka menjadi tersangka penerimaan hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
     
    Gatot diduga memberi suap agar laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 dan APBD-P Sumut Tahun 2013 dan 2014 disetujui DPRD.
     
    Pemberian suap juga diberikan untuk memuluskan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2014-2015 serta menolak penggunaan hak interplasi oleh DPRD Sumut pada 2015.

    Baca: Eks DPRD Sumut Dicecar KPK Terkait Suap Gatot Pujo
    Anggota dewan itu masing-masing menerima Rp300 juta sampai Rp350 juta. Uang itu berasal dari Gatot, Gubernur Sumut saat itu.
     
    Ke-38 anggota DPRD Sumut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
     
    Kasus ini merupakan hasil pengembangan perkara sebelumnya yang lebih dulu menyeret Gatot sebagai pesakitan. Gatot dijatuhi vonis 4 tahun dan denda Rp250 juta.





    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id