Aset Sitaan Kasus Jiwasraya Bertambah

    Fachri Audhia Hafiez - 09 Oktober 2020 04:15 WIB
    Aset Sitaan Kasus Jiwasraya Bertambah
    Kejaksaan Agung. Foto: MI
    Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita kembali sejumlah aset terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Hal tersebut terungkap dalam fakta persidangan.

    "Jadi ditemukan fakta persidangan ada harta lagi," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Ali Mukartono di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Oktober 2020. 

    Ali belum dapat menjelaskan secara detail jenis aset tersebut. Nilai aset sitaan itu diperhitungan dengan melibatkan tim appraisal independen yang belum bisa dipastikan besarannya.

    Jenis aset itu akan dijelaskan Direktur Penuntutan Wismantanu. Ali berharap majelis hakim dapat memenuhi tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU).  

    "Mudah-mudahan di penuhi semua, pidana badannya, pidana tambahannya, termasuk perampasan kita harapkan sesuai tuntutan," jelas dia.

    Kejagung memastikan aset terkait perkara dugaan korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya akan dirampas dan dikembalikan kepada negara dalam bentuk penerimaan bukan pajak (PNBP). Sejauh ini aset terdakwa yang disita mencapai Rp18,4 trilun.

    "Itu semua sudah disita dan ada di pengadilan (menjadi barang bukti). Itu akan dirampas untuk dikembalikan kepada negara," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kejagung Hari Setyono saat dihubungi, Selasa, 6 Oktober 2020.

    Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan angka kerugian negara Rp16,8 triliun belum final karena perkiraan kerugian kasus ini mencapai Rp37,4 triliun. Arya berharap pemegang polis Jiwasraya memahami upayanyasehingga bisa menerima opsi penyesuaian nilai tunai dan manfaat dari salah satu skema penyelamatan polis Jiwasraya.

    "Nilai kerugiannya Jiwasraya itu Rp37 triliun lebih dan yang kita minta ke negara untuk disalurkan ke BPUI (Bahana Pembinaan Usaha Indonesia) dengan skema bail in hanya Rp22 triliun. Selisih ini menjadi bagian yang harus kita sesuaikan. Jadi ini namanya sharing pain. Nasabah sakit karena harus dicicil, begitu pun pemerintah yang harus membayar dana itu. Itulah bagian dari tanggung jawab kita terhadap BUMN," kata Arya.

    Baca: Vonis Kasus Jiwasraya di PN Jakpus Tak Terhalang Lockdown

    Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR pada Kamis, 1 Oktober 2020, DPR dan pemerintah bersepakat memberikan penyertaan modal negara (PMN) Rp22 triliun kepada BPUI. Dana ini untuk mendirikan perusahaan asuransi baru Indonesia Finansial Group (IFG) Life.

    Dana Rp22 triliun akan digunakan IFG Life untuk menjalankan bisnisnya di sektor asuransi yang menyasar produk-produk asuransi kesehatan, jiwa, dan pengelolaan dana pensiun. Polis Jiwasraya yang sudah direstrukturisasi juga akan dipindahkan ke IFG Life.

    (OGI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id