27 Kasus Korupsi Sektor Kehutanan Ditangani KPK Selama 18 Tahun

    Fachri Audhia Hafiez - 16 November 2020 17:51 WIB
    27 Kasus Korupsi Sektor Kehutanan Ditangani KPK Selama 18 Tahun
    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi virtual Peluncuran Hasil Kajian KPK dan U4 tentang Korupsi di Sektor Kehutanan, Senin, 16 November 2020. Medcom.id/Fachri
    Jakarta: Puluhan kasus tindak pidana korupsi di sektor kehutanan telah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak dibentuk pada 2002. Korupsi di ranah tersebut menjadi salah satu prioritas Lembaga Antikorupsi.

    "Melalui proses penindakan setidaknya sudah ada 27 kasus yang ditangani KPK yang sudah berkekuatan hukum tetap," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi virtual 'Peluncuran Hasil Kajian KPK dan U4 tentang Korupsi di Sektor Kehutanan', Senin, 16 November 2020.

    Alex tak memerinci 27 kasus yang dimaksud. Namun, dia memastikan pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola sumber daya alam tak meredup.

    Pencegahan dilakukan melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA). KPK mendorong perbaikan sistem regulasi, pengawasan kepatuhan pelaku usaha, dan koordinasi di sektor SDA.

    "Kemudian supervisi permasalahan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah (pemda)," ucap Alex.

    Alex tak memungkiri mewujudkan tata kelola SDA butuh waktu. Dia meyakini tata kelola SDA ke depan akan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan bebas dari korupsi.

    "Sehingga amanat konstitusi bisa terwujud," ucap Alex.

    Baca: KPK: Pembalakan Liar Rugikan Negara Rp35 Triliun per Tahun

    Rentan Korupsi

    Alex menjelaskan, kajian KPK pada 2013 melalui Corruption Risk Assessment (CRA) mengungkap kebijakan pengelolaan sumber daya alam sangat rentan dengan korupsi. KPK melakukan analisis terhadap 21 regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil hutan kayu dan penggunaan kawasan hutan.

    Hasilnya, 18 regulasi di antaranya rentan korupsi. Akibatnya, setiap proses perizinan tersebut selalu bercampur masalah.

    "Proses perizinan tersebut penuh dengan suap, konflik kepentingan, pemerasan, bahkan state capture corruption," ucap Alex.

    Di sisi lain, kajian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan sepanjang 2003-2014 menemukan 77 sampai 81 persen laporan produksi kayu tidak tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Akibatnya negara harus menanggung potensi kerugian negara dari PNPB provinsi sumber daya hutan dana reboisasi.

    Kerugian sekitar Rp5,24 sampai dengan Rp7,24 triliun per tahun selama periode kajian. Sementara itu, potensi kerugian negara dari nilai kayu komersial yang tidak tercatat sebesar Rp12 triliun hingga Rp16,8 triliun per tahun.

    KLHK Cegah Korupsi

    Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law diyakini dapat mencegah praktik korupsi di sektor kethutanan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyebut aturan sapu jagat itu memangkas birokrasi perizinan terkait lingkungan, khususnya analisis dampak lingkungan (amdal).

    Ada empat langkah untuk mendapatkan persetujuan lingkungan, yakni memperoleh penilaian lingkungan berdasarkan amdal atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL), memperoleh persetujuan lingkungan, menerima izin lingkungan, dan menerima izin usaha.

    "Persetujuan lingkungan merupakan prasyarat izin usaha," ujar Siti dalam keterangan tertulis, Sabtu, 17 Oktober 2020.

    Jika persyaratan tidak dipenuhi, seperti memberikan data yang salah atau tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam amdal, UKL, dan UPL, izin usaha akan dicabut. Kemudian, isi pada Pasal 21 dan 22 Omnibus Law juga tak berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    Siti mengatakan prinsip-prinsip soal perlindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, diadopsi sepenuhnya di Omnibus Law. Namun, proses perizinannya lebih cepat.
     
    "Rantai birokrasi akan ditingkatkan dengan menjadi sederhana dan membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk prosedur perizinan," kata dia.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id