Penahanan Edhy Prabowo Kembali Diperpanjang

    Candra Yuri Nuralam - 22 Februari 2021 18:40 WIB
    Penahanan Edhy Prabowo Kembali Diperpanjang
    Ilustrasi/Medcom.id
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang penahanan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Dia akan mendekam lagi di penjara selama 30 hari ke depan.

    "Terhitung sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 24 Maret 2021," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 22 Februari 2021.

    Baca: Edhy Prabowo: Jangankan Hukuman Mati, Lebih Dari Itu Saya Siap

    KPK juga memperpanjang penahanan staf khusus Edhy, Safri, staf istri Edhy, Ainul Faqih, dan pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadhi. Durasi perpanjangan penahanan serupa dengan Edhy.

    Keempat orang itu akan ditahan di Rumah Tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK. Lembaga Antikorupsi memperpanjang penahanan mereka untuk memperdalam bukti.

    "Perpanjangan penahanan ini dilakukan untuk memaksimalkan pemberkasan perkara dari para tersangka tersebut," ujar Ali.

    Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

    Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

    Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. 

    Edhy dan lima orang lainnya disangkakan pasal penerimaan suap. Mereka dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Suharjito dijerat pasal pemberi suap. Dia diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id