Polisi Disebut Telaah Laporan Dugaan Kerumunan KLB Demokrat

    Siti Yona Hukmana - 09 Maret 2021 02:11 WIB
    Polisi Disebut Telaah Laporan Dugaan Kerumunan KLB Demokrat
    Ketum PW GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran, melaporkan dugaan pelanggara prokes KLB Demokrat ke Bareskrim Polri, Senin, 8 Maret 2021. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana



    Jakarta: Petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) belum mengeluarkan laporan polisi (LP) atas pengaduan terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut). Polisi tengah menelaah laporan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) itu.

    "Tadi kita sudah koordinasi dengan SPKT Bareskrim Mabes Polri. Hamdalah bukti-bukti sudah kita serahkan dan saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan para pimpinan yang ada di Bareskrim Mabes Polri," kata Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya, Rahmat Himran, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 8 Maret 2021. 






    Menurut dia, bukti yang diserahkannya berupa video kerumunan yang disimpan dalam CD dan lampiran pemberitaan media online yang dicetak dalam kertas. Penelaahan untuk menganalisis ada tidaknya unsur-unsur pelanggaran prokes tersebut.

    Baca: Besok, Demokrat Kubu Moeldoko Sambangi Kemenkumham

    "Kita dari pihak pelapor akan dikabarkan. Kalau unsur-unsur hukum memenuhi daripada laporan kita, maka laporan akan segera diproses oleh Bareskrim Mabes Polri," ujar Rahmat. 

    Dalam prosesnya, polisi akan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap pelapor, terlapor, dan saksi ahli. Hal ini guna menentukan ada tidaknya unsur pidana. Jika ada, kasus bisa naik ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka. 

    Namun, Rahmat belum dapat memastikan kapan petugas SPKT memberikan jawaban atas pelaporan tersebut. Hanya saja, jika didapati unsur pidana, pihaknya akan segera menerima panggilan untuk datang ke Bareskrim Polri. 

    "Jadi, mereka sedang merumuskan terkait apa pasal yang akan ditetapkan di situ dan kemudian kita akan diberitahukan lagi untuk guna kepentingan BAP selanjutnya," ucap dia.

    Rahmat mengaku bukan bagian dari Partai Demokrat, baik kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun Moeldoko. Dia berasal dari organisasi masyarakat (ormas) yang ingin membantu pemerintah supaya dapat memproses pelanggar prokes. 

    Dia berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak pelanggar prokes tanpa pandang bulu. Pasalnya, kata dia, semua orang sama di mata hukum.

    "Hukum ini jangan pandang bahwasanya kelompok yang berkuasa atau pun pejabat yang melakukan pelanggaran prokes kemudian tidak diproses. Sementara, masyarakat kecil yang melakukan pelanggaran prokes sedikit pun itu langsung diproses bahkan saat ini ada yang dipidanakan," tutur dia. 

    KLB di Deli Serdang berlangsung Jumat, 5 Maret 2021. Ada tiga pelanggaran prokes yang diduga terdapat pada kegiatan itu, yakni menimbulkan kerumunan massa, tidak menjaga jarak, dan tidak menggunakan masker. 

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id