ICW Minta Cawabup Banggai Laut Kooperatif dengan KPK

    Candra Yuri Nuralam - 05 Desember 2020 01:12 WIB
    ICW Minta Cawabup Banggai Laut Kooperatif dengan KPK
    Konferensi pers penetapan tersangka OTT Bupati Banggai Laut. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
    Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Calon Wakil Bupati Banggai Laut Riyada Laode Ngkowe kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo. Apalagi, Riyada merupakan Wakil Koordinator ICW pada 2007.

    "Saran saya ke Ridaya satu saja, kerja sama dengan KPK untuk memberikan informasi sejujur-jujurnya, seterang-terangnya, dan memberikan sikap tegas mendukung KPK dalam mengungkap perkara ini," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo di Jakarta, Jumat, 4 Desember 2020.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Riyada berada di lokasi saat penyerahan uang panas dalam kasus ini berlangsung. Namun, Riyada tidak dijadikan tersangka dalam tangkap tangan kali ini.

    Baca: Bupati Banggai Laut Ditetapkan Sebagai Tersangka

    Penyidik KPK hanya meminta keterangan Riyada dalam OTT ini. Namun, dia tetap dibawa lantaran berada di lokasi saat penangkapan berlangsung.

    Enam orang ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini dengan tiga orang sebagai penerima. Tiga orang penerima suap ialah Wenny, orang kepercayaan Bupati Recky Suhartono Godiman (RSG), dan Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono (HTO).

    Kemudian tiga pemberi suap yakni Komisaris PT Bangun Bangkep Persada Hedy Thiono (HDO); Direktur PT Antamusa Karyatama Mandiri Dzufri Katili (DK); dan Direktur PT Andronika Putra Delta, Andreas Hongkoriwang (AHO).

    Baca: KPK Sita Uang Rp2 Miliar di OTT Bupati Banggai Laut

    Penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Sementara itu, pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id